Home / Headline / Adi Toegarisman Beberkan Kronologis Perkara Hibah Koni

Adi Toegarisman Beberkan Kronologis Perkara Hibah Koni

Selasa 19 Mei 2020 , 19:30 WIB

Jakarta-Penanganan perkara Korupsi dana hibah KONI yang ditangani oleh Jaksa Pidana Khusus Gedung Bundar diketahui sejak 16 Maret 2018, ketika itu sebagai Jampidsus Adi Toegarisman dengan Direktur Penyidikan (Dirdik) Warih Sadono.

Mantan Jampidsus Adi Toegarisman pun angkat bicara, lantaran namanya sempat mencuat di pemberitaan terkait ucapan Miftahul Ulum dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020 lalu.

Di sidang itu Ulum yang saat itu sebagai Asisten pribadi bekas Menpora Imam Nahrawi, menyebut ada dana ‘pengamanan’ Rp 7 miliar mengalir ke pejabat Kejaksaan Agung saat awal penyelidikan kasus KONI itu ditangani Jaksa Pidsus Gedung Bundar.

Kata Adi, ihwalnya kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kasubdit Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas) Direktorat Penyidikan Jampidsus, pada tanggal 6 Juni 2018.

Ketika itu sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono, tim melakukan telaah, setelah itu dikirimkan  Nota Dinas (Nodis) kepada Adi selaku Jampidsus pada tanggal 26 Juni 2018. Isi nodis tersebut tentang telaah atas laporan pengaduan. Adi pun menyetujui telaah itu untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan.

“Tanggal 9 Juli 2018, saya terbitkan Sprin-lidik (Surat Perintah Penyelidikan) dan dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur),” ujarnya.

Kemudian Adi melanjutkan, setelah dilakukan penyelidikan, tim penyelidik melaporkan kepada Dirdik Warih Sadono, dengan saran agar perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Laporan tim penyelidik itu pada tanggal 17 September 2018.

Kemudian awal 2019 terjadi rotasi jabatan, Dirdik Pidsus semula dipegang Warih Sadono, beralih ke Asri Agung. Warih dilantik sebagai Kepala Kejati DKI pada 9 Januari 2019.

Nah lanjut Adi, pada tanggal 21 Febuari 2019 dilakukan ekspose hasil penyelidikan yang hasilnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hasil ekspos dikirimlah nodis dari Asri Agung yang ditujukan kepada Jampidsus, pada tanggal 12 Maret 2019.

“Begitu ada nodis tanggal 12 Maret 2019, lalu pada tanggal 13 Maret 2019 langsung saya setujui untuk ditingkatkan ketahap penyidikan,” tegasnya.

Adi menegaskan rentetan penanganan perkara itu dilakukan dengan cepat dan profesional. Lalu, pada 22 April 2019, berkas penyidikan dinyatakan komplet dan surat perintah penyidikan terbit. Meski sempat mengalami perpanjangan hingga 8 Mei 2019.

“Jadi rentetan penanganan perkara sangat cepat, tidak ada itu untuk menghentikan perkara, semua berjalan sesuai aturan, bahkan sampai sekarang masih berjalan perkara,” ungkapnya.

Bahkan, kata Adi, dalam perkara ini sudah 50 orang saksi diperiksa oleh tim penyidik dan 2 orang saksi ahli. Ahli keuangan dan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tinggal menuggu perhitungan kerugian negara dari BPK.

“Kami akhirnya meminta bantuan BPK, September 2019. Sejak saya tinggalkan (pensiun) ini kan berjalan perkaranya, tidak ada untuk menghentikan,” tandasnya.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*