Home / Headline / Antisipasi Kejahatan Sex Anak, Badiklat MoU Dengan ECPAT

Antisipasi Kejahatan Sex Anak, Badiklat MoU Dengan ECPAT

Selasa 07 Agu 2018 , 20:22 WIB

Jakarta-Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI menjalin kerjasama dengan Ending Sexual Exploitation of Children (ECPAT), terkait penanganan kejahatan eksploitasi seksual anak.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) antara Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, dengan Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia bertempat di aula Badiklat Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Setia Untung Arimuladi, mengatakan Badiklat akan membuat program, modul dan pelatihan kasus seksual kepada anak di sejumlah daerah seperti Pulau Jawa dan Bali.

“Seks komersial anak sangat tinggi, ini prioritas. Saya terima kasih dengan ECPAT, tentu ke depan berlanjut untuk mengadakan pelatihan di luar tadi, wilayah prioritas yang tingkat pidana lebih tinggi,” ujar dia.

Lanjut dia, nantinya pihak Badiklat akan inventarisir, tindak kejahatan seks komersial itu. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan Kepolisian dalam menangani tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

“Badiklat juga akan berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga lainnya yang bersentuhan dengan perkara ini. Kalau dengan lembaga kementrian kita berkoordinasi, satu wadah,” ujar dia.

“Terutama kesepahaman dan kesepakatam sinergis skala prioritas dan menjadi kepastian. Kita inventarisir dimana saja, sekarang yang tinggi kasusnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta,” sambungnya.

Ditempat yang sama, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian, menjelaskan jaksa punya peran penting dalam pemberantasan tindak pidana eksploitasi seksual anak karena banyak kasus sejenis yang tidak masuk proses penuntutan.

“Masalahnya, kesulitan dalam pembuktian,” ucap Sofian.

Selain itu penuntutan terhadap terdakwa harusnya juga mempertimbangkan penderitaan yang dialami korban pasca kejadian eksploitasi. ECPAT merupakan salah satu lembaga swadaya yang mempunyai jaringan internasional.

“Karena itu terdakwa tidak hanya dituntut pidana penjara tetapi juga ganti rugi atau restitusi untuk pemulihan hak-hak korban,” tandas dia. (Edo/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*