Home / Indeks / Bangun Sinergi, ASDP Gandeng Kejaksaan Dorong Tata Kelola Jasa Angkutan Laut

Bangun Sinergi, ASDP Gandeng Kejaksaan Dorong Tata Kelola Jasa Angkutan Laut

Jumat 09 Nov 2018 , 00:24 WIB

Jakarta-PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (persero) mengandeng Kejaksaan RI dalam mengawal tata kelola pelayanan jasa angkutan laut bagi masyarakat dengan harapan menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Agustina Loeke Larasati, dengan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (persero), Ira Puspadewi.

Kesepakatan Bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PT ASDP yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Pendampingan Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada PT ASDP merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan atau pertimbangan hukum antara lain kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, sehingga di sisi lain akan meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi yang ada,” kata Loeke Larasati dalam keterangan pers yang dikeluarkan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (8/11/2018).

Lanjut dia, guna yu memajukan perusahaan, ASDP dituntut selalu menerapkan nilai-nilai perusahaan dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang sangat dinamis di era persaingan global lintas wilayah seperti ASEAN Economic Community 2015 saat ini, ASDP mengupayakan pembangunan infrastruktur angkutan penyeberangan dan pelabuhan.

Sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah melakukan tugas Public Service Obligation (PSO), PT ASDP juga bertanggung jawab menyediakan perhubungan laut terutama untuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan usahanya itu, tak jarang ASDP berhadapan dengan permasalahan hukum. Karena itu sambung Ira Puspadewi, sinergi dengan Kejaksaan, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami berharap kerja sama ini sangat mendukung kegiatan usaha PT ASDP sehari-hari terutama dalam penyediaan layanan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang yang andal dan mencakup hingga ke pelosok daerah” ucap Ira.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan diberikan wewenang oleh undang-undang seperti halnya, memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

“Pertimbangan dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan,” sambung Loeke.

Selain itu, Bidang Datun Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Kedua instansi juga sepakat untuk meningkatkan kompetensi teknis para pihak melalui lokakarya (workshop), seminar, dan sosialisasi. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*