Home / Headline / BNPB Gandeng Kejagung Kawal Dana Bencana Alam

BNPB Gandeng Kejagung Kawal Dana Bencana Alam

Rabu 10 Okt 2018 , 20:15 WIB

Jakarta– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengandeng Kejaksaan Agung dalam mengantisipasi penyimpangan dana bantuan bencana alam yang digelentorkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, terkait bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, terakhir di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama bersama BNPB ini ada sinergi guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

“Dalam ruang lingkup pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di bidang penanggulangan bencana yakni pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain,” ujar Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Dia menjelaskan di bidang perdata dan tata usaha negara yakni pemulihan aset tindak pidana dan aset lainnya, penyediaan data informasi dan keterangan saksi atau ahli. Lalu penempatan atau penugasan Jaksa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“persiapan dan pencegahan yang lebih siap, terencana dan matang untuk dapat mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan kesalahan dalam pelaksanaan yang berpotensi dapat merusak ataupun mencederai performa sertakinerja dalam upaya mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Untuk lebih menjabarkan pelaksanaan berbagai bentuk kerja bersama itu, Prasetyo menekankan bahwa Nota Kesepahaman yang baru dibuat ini patut ditindaklanjuti dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah berkenaan berbagai kegiatan sesuai kepentingan yang di perlukan bersama.

“Datun Kejagung dalam kapasitas selaku Pengacara Negara, dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik didalam maupun di luar pengadilan mewakili BNPB dalam posisi baik selaku Tergugat maupun Penggugat terkait penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara,” ujar dia.

Sementara, Kepala BNPB Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei mengharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dan Kejaksaan RI.

“kita dapat mensinergikan sumberdaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakatyang semakin meningkat , seiring dengan peningkatan frekuensi, intensitas dan dampak bencana yang permasalahannya semakin kompleks,” ujar Willem.

Program-program kongkret, kata Willem, yang akan dilaksankan diantaranya pendampingan terhadap permasalahan hukum, akuntabilitas kinerja dalam penanggulangan bencana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi sehingga akan tercapai penanggulangan bencana yang lebih baik.

“sinergitas bukan hanya dilakukan di pusat, tetapi juga diterapkan di daerah , yaitu BPBD dan Kejati di daerah,” tandas dia.

Willem berharap nota kesepahaman ini menjadi langkah awal yang nyata demi mewujudkan program-program dan kegiatan konkret dalam penanggulangan bencana, Ini tentunya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

“Penanggulangan bencana itu sendiri bersifat multi-steakholder, multi-disiplin, multi-sektor, dan multi-phase. Karena itu BNPB tidak bisa bekerja sendiri sebagai single fighter, akan tetapi harus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/ Lembaga, Masyarakat dan lembaga usaha,” tutur dia.

Willem mencatat tahun 2017 bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.372 kali dengan dampak bencana 377 jiwa meninggal dunia/hilang, 2,94 juta jiwa terdampak/mengungsi, ratusan ribu rumah dan infrastruktur lainnya rusak.

“Kerugian ekonomi yang harus kita tanggung lebih dari Rp.30 Triliun pertahun. Cenderung kedepan intensitas maupun frekwensi bencana akan semakin meningkat, tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin ringan. Bencana yang terjadi 90% berasal dari bencana hidrometeorologi yang paling banyak memakan korban,” papar pensiunan Jendral bintang tiga TNI Angkatan Laut itu.

Bahkan dia menyebutkan 2 bulan ini sudah terjadi 2 bencana gempa besar di Indonesia yakni di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan bencana gempa dan Tsunami di Palu, Donggala, Sigi Sulteng. Sementara tercatat korban gempa tsunami di Palu menelan korban 2010 jiwa meninggal dunia. Kejadian di Sulteng menjadi perhatian dunia, ditengah BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 propinsi.

Hadir dalam MoU itu pejabat Kejagung diantaranya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad, Kepala Badan Diklat Kejagung Setia Untung Arimuladi, serta deputi dan pejabat dilingkungan BNPB. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*