Home / Headline / BPOM: Lembaga Pengawas Bukan Penjamin Sertifikasi Halal

BPOM: Lembaga Pengawas Bukan Penjamin Sertifikasi Halal

Rabu 28 Des 2016 , 18:10 WIB
Jakarta-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa pihaknya bukanlah lembaga yang memberikan sertifikat halal, tapi lembaga pengawas peredaran produk-produk non halal.

Hal itu dipertegas oleh Meutia selaku Kasubdit Inspeksi Produk Berlabel Halal BPOM dalam sebuah diskusi di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

“Halal dan Haram bukan kami yang menentukan, yang menentukan adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia),” ucap Meutia.

Karena itu dia menegaskan bahwa tugas BPOM sebagai pengawas peredaran produk obat dan makanan non halal tersebut, di tengah masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan menyerbu Indonesia. Meskipun masing-masing negara memiliki lembaga yang memberikan sertifikasi halal.

“Makanya dalam menyambut MEA ini kita harus mempertahankan produk halal, dan jangan kalah saing dengan mereka,” ungkap dia.

Sebab itu BPOM kata dia harus memverifikasi soal produk halal dan haram produk asing tersebut. Apalagi, sejak berlakunya MEA, pihaknya dari badan POM bekerjasama dengan instansi terkait pihaknya sudah membina UMKM.

“Kami juga sebagai pemerintah memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM kecil. Tetapi kita lihat juga berapa anggaranya. Yang terprnting dari produk asing adalah keamanan dan kehalalanya harus dipertanyakan,” papar dia.

Dia mengatakan, produk-produk impor yang mencurigakan akan diperiksa di laboratorium BPOM. Jika benar mengandung bahan yang tidak halal, maka perusahaan produsen maupun pengedar produk tersebut akan dipanggil.

“Kalau dari hasil uji ada produk yang meragukan, maka kita minta pasang produk babi misalnya, supaya mudah dilihat konsumen,” ungkap dia.

Meutia pun menghimbau sebelum membeli makanan, masyarakat diminta untuk membaca lebih dahulu lebel dari produk makanan asing tersebut.

“Kemampuan kami terbatas. Saya kira non muslim pun lebih senang jika makanan yang mereka konsumsi jauh dari bahan yang membahayakan,” ungkap dia.

Sementara, pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Niken Iwani Surya Putri menambahkan dari informasi data didapat bahwa Indonesia menempati 41 dari 138 untuk ukuran kompotetifnes index, yang terjadi di Indonesia, sehingga masyarakatnya belum memahami halal dan haram.

“Misalnya tukang satu, walaupun daging yang digunakan halal, tetapi kalau pakai arang yang haram apakah makanan halalnya jadi halal,” ujar dia.

Niken pun menilai bila di negara China masyarakat disana sedang membuat produk halal, karena di Indonesia merupakan pasar bagi mereka.

“Untuk itu lah peran MUI dan POM benar-benar harus serius. Tanyakan saja langsung produkmu halal apa tidak, kalau mereka bilang halal, uji di laboratorium. Penjual yang baik itu akan melakukan apa saja untuk dibeli barang jualanya,” tambah Niken.

Sedangkan, Ikhsan Abdullah, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) menambahkan bahwa pentingnya produk halal itu berbeda dengan sertifikasi halal.

“Maksud saya begini, misalnya kita tau minuman ini adalah air putih. Dan air putih itu sudah pasti halal, tapi kenapa harus ada sertifikasi halal. Karena kita mengacu pada teknologinya. Misalnya karbonya dari mana, arangnya dari mana. Makanya, harus disertifikasi,” tandas Ikhasan. (Edo/Red)
loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*