Home / Indeks / Dewie Bantah Koordinasi Irianus untuk Golkan PLTMH Deiyai

Dewie Bantah Koordinasi Irianus untuk Golkan PLTMH Deiyai

Kamis 12 Nov 2015 , 13:05 WIB

Jakarta – Mantan Anggota Komisi VII DPR RI, tersangka Dewie Yasin Limpo, membantah sempat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan Papua, Iranius, untuk menggolkan proposal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewie menyampaikan keterangan tersebut melalui kuasa hukumnya, Samuel Hendrik, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu malam (11/11).

Samuel beralasan, kliennya baru bertemu Iranius pada rapat Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga tidak ada pembicaran sebelumnya terkait usulan proyek.

“Tidak, tidak, tidak. Jadi Ibu Dewie bertemu Iranius itu pada saat di ruang rapat komisi itu. Keterangan yang diberikan Ibu Dewie baru bertemu pertama kali ya di situ,” ujarnya.

Samuel mengungkapkan, Sekretaris Pribadi Dewie, Rinelda Bandaso, mempertemukan Dewie dengan Iranius setelah Iranius tak berhasil menemui Dewie di ruang kerjanya. Rinelda juga tidak memberitahu Dewie, bahwa Irianus ingin bertemu.

Kemudian, setelah bertemu di ruang rapat dan menyerahkan proposal kepada pihak Kementerian ESDM, lanjut Samuel, tidak ada pembicaraan lebih lanjut anara Dewie dengan Irianus. “Tidak ada. Jadi sekedar bertemu, Bu Dewie menyampaikan. Ya sudah, begitu saja,” tandasnya.

Sebelumnya, setelah menangkap 8 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), hari Selasa (20/10), KPK hanya menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek pembangunan PLTMH Kabupaten Deiyai, Papua.

Kelimnya yakni Anggota Komisi VII dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo; berserta Sekretaris Pribadinya, Rinelda Bandaso, dan Staf Ahli bernama Bambang Wahyu Hadi. Mereka selaku penerima suap.

Sedangkan dua orang lainnya, yakni pengusaha bernama Septiadi dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Iranius. Keduanya selaku pemberi suap.

KPK menyangka Iranius dan Septiadi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 99 sebagaiman diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menyangka Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso, dan Bambang Wahyu Hadi melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*