Home / Headline / Diduga Palsukan Surat KPU Puncak Jaya Prof Refly Harun Dipolisikan

Diduga Palsukan Surat KPU Puncak Jaya Prof Refly Harun Dipolisikan

Jumat 17 Agu 2018 , 09:31 WIB

Jakarta-Ironis Prof. Refly Harus yang juga Komisaris Utama PT Jasa Marga, harus dipolisikan, lantaran diduga memalsukan kop surat dan stempel milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Refly Harun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh David Soumokil, pada Selasa 14 Agustus 2018.

“Saya melaporkan Refly ke Polda Metro Jaya dalam kasus pemalsuan surat, KPU Puncak Papua yang jadi korban,” ujar kuasa hukum KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pieter Ell, di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Dampak dari dugaan pemalsuan surat itu, korban yang notabene Ketua KPU Puncak Papua Erianus Kiwak mengalami kerugian baik moril dan materiil, lantaran merasa tak pernah mengeluarkan kop surat dan stempel terkait gugatan Refly di Mahkamah Konstitusi (MK).

Refly sendiri merupakan kuasa hukum pemohon yakni lembaga pengawas pemilu independen, sebagai bukti dalam sidang gugatan di MK tersebut.

Dalam surat yang ialah administrasi pendaftaran lembaga pemilu, terdapat stempel dan juga tandatangan Ketua KPU Kabupaten Puncak.

“Padahal kalau hanya surat pendaftaran administrasi saja tak perlu ada stempel ketua dan tandatangan Ketua KPU. Tandatangan dan stempel Ketua KPU hanya digunakan saat mengambil keputusan penting dalam sidang pleno,” jelas Pieter.

MK sendiri telah menggugurkan gugatan yang dilakukan oleh pemohon. Lebih lanjut, dalam laporan bernomor LP/4318/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum, 14 Agustus 2018, Refly dijerat pasal pemalsuan surat.

“Sudah kami laporkan dengan tuduhan Pasal 263. Kerugian yang klien kami alami moril maupun materiil,” tandas Pieter.

Adapun kata dia, sebagai barang bukti berupa documen, antara lain contoh putusan-putusan yang dibuat menggunakan stempel KPU yang asli dengan putusan-putusan yang lain.

“Dan stempel juga diduga kuat baru dibuat di Jakarta,” ucapnya.

Dia menjelaskan, Refly merupakan kuasa hukum dari Lembaga Pemasyarakat Adat Kerukunan Penggunungan Tengah Lapago saat melayangkan gugatan Pilkada Puncak di MK.

Pieter menilai Refly yang merupakan pejabat negara, selaku komisaris utama Jasa Marga kemudian dia merangkap sebagai advokat. Maka, dinilai sudah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Nah itu sebetulanya penyelenggaran negara yang bebas KKN itu sebetulnya dilarang. Karena dia kan dibiayai negara. Nanti saya juga akan lapor ke KPK. Bahwa ini pejabat negara setingkat menteri loh, Jasa Marga. Kemudian nyambi jadi pengacara. Coba bagaimana dong,” tandas dia. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*