Home / Headline / DPN PKPRI Ajukan Uji Materi Terhadap UU No 17/2017 Ke MK

DPN PKPRI Ajukan Uji Materi Terhadap UU No 17/2017 Ke MK

Jumat 13 Jul 2018 , 15:00 WIB
Gedung MK

JAKARTA-Dewan Pimpinan Nasional Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (DPN PKPRI) mengajukan Permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi (MK)  atas UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.’

Menurut Ketua Umum PKPRI Sri Sudarjo, yang berencana maju bersama Sekjen PKPRI Dianul Hayezi sebagai pasangan capres dan cawpres yang maju bertarung di Pilpres 2019, pasal yang dimaksud adalah Pasal 222 dan Pasal 226 Angka 1.

Pasal 222 berbunyi Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sedangkan Pasal 226. angka 1 menyatakan Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu..

Seharusnya lanjut Sudardjo pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat

“Mengapa harus dirubah persentasinya? Karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42%,” urai dia.

Sedangkan pada Pasal 226 Angka 1. lanjut Sudardjo seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1, bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis.

Sementara alasan yang dikemukakan oleh Sudarjo melakukan pengujian Pasal 222 dan 226 angka 1 Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena pemilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk didalam DPT (daftar pemilih tetap). Karena kami (pemilih yang tak mencoblos) berada dalam daftar pemilih tetap. Maka kami adalah suara sah nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum apabila suara kami melampaui orang-orang mencoblos partai lainnya karena kemenagnan kamipun merupakan representasi sejati, kemenangan dan kedaulatan rakyat.

Sebagai pemohon lanjut Sudarjo hak dan/atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusi spesifik (khusus), karena pemohon tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenanganya memilih untuk tidak memilih.

“Pemohon tidak mungkin memilih partai-partai lainya yang tidak sesuai dengan standar pemohon baik secara landasan ideologis, plaform perjuangan, visi, misi, cita-cita dan tujuan pemilih! Bagaimana rakyat mau memlih apabila partai partai politik lainya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih,’ sesal Sudarjo.

Silih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi lanjut dia, rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

“Kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahteraakan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi sebaliknya. Kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk, negara seakan akan tidak pernah hadir didalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat,” kata Sudarjo. Seraya menambahkan
“Pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara Pemilihan Umum. Itulah yang menyebabkan pemohon memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya yang berhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945,” jelas Sudarjo..

“Karena potensial kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon selama berlangsung pemilihan umum dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi tidak pernah memilih ataupun dipilih karena selama ini sikap pemohon memilih untuk tidak memilih. Memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentujan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria pemilih yang sesuai dengan amanat UUD 1945,” Sudarjo.

“Dapatlah kita sepakati bahwa memilih untuk tidak memilih adalah pilihan! Karena memilih untuk tidak memilih adalah pilihan sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang didalam pemilihan umum,
tukas Sudarjo.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*