Home / Indeks / Fakta Bongkar Kinerja Sofian Djalil Soal Target 5 Juta Sertifikat

Fakta Bongkar Kinerja Sofian Djalil Soal Target 5 Juta Sertifikat

Sabtu 17 Feb 2018 , 20:56 WIB

Jakarta-Mantan Pimpinan Panja Pertanahan Komisi II DPR RI periode 2004-2009 Anhar Nasution menduga bahwa pembagian sertifikat sebanyak 5 juta, yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dibawah kendali menteri Sofian Djalil pada tahun 2017 lalu ada ketidak sikronan soal jumlah total sertifikat yang telah dibagikan.

Menurut dia dari pengamatan dan temuan Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (Fakta) bahwa tahun 2017 target yang ditentukan Presiden Joko Widodo dan yang di laporkan Menko Perekonomian Darmin Nasution sewaktu penyerahan Sertifikat bagi masyarakat Pontianak pada 28 Desember 2017 lalu sebanyak 5 juta, namun setelah di telisik diduga kurang dari 5 juta.

“Setelah kami usut dan mendapatkan informasi yang pantas ditindak lanjuti ternyata hasil yang telah mampu diselesaikan Oleh Kementrian ATR/BPN RI tidak lebih dari 60 persen-nya saja atau tidak lebih dari 3 juta sertifikat,” ucap Anhar kepada pitunews.com, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Menyikapi hal ini, kata Anhar maka Fakta sangat prihatin melihat kondisi ini, dan pihaknya menduga Kementrian ATR/BPN RI telah memanipulasi data dan membuat laporan palsu alias pembohongan publik yang serta merta ikut membohongi Menko Perekonomian.

“Beliau (Darmin Nasution) dengan bangganya menyatakan Kementrian ATR/BPN RI telah menyelesaikan 5 juta sertifikat  selama kurun waktu tahun 2017. Hal ini Tentunya mendapat sambutan dan senyum Kebahagian Bapak Presiden Jokowi. Tapi, menjadi, pertanyaannya kok bisa yang melaporkan ini Menko Perekonomian bukan Menteri ATR/BPN RI kan aneh bin ajaib,” papar dia.

Meski demikian, terlepas dari itu semua dirinya ingin mengatakan bagaimana mungkin Kementrian ATR/BPN akan menyelesaikan 7 Juta sertifikat di tahun 2018 sementara tahun 2017 saja hanya mampu diselesaikan sekitar 3 juta sertifikat

“sekarang sudah pertengahan bukan Februari kegiatan awal PTSL itu yakni Penyuluhan bagi Masyarakat saja belum terlaksana bahkan perencanaannyapun mungkin belum ada,” papar dia.

Kendati demikian dirinya ogah membahas bahwa kegitan bagi-bagi sertifikat ini sarat muatan politiknya. Baginya tidak lah lenting yang namanya perbuatan baik atau buruk seorang Presiden pastilah ada kaitannya dengan politik pencitraan.

“Hal itu sah-sah saja yang penting rakyat merasakan manfaat dari program tersebut. Namun ada yang Harus dan mutlak kita cermati khususnya kami bagian dari Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Fakta mendapatkan temuan dilapangan yang sangat mengejutkan kita semua,” demikian Anhar. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*