Home / Indeks / Garap Korupsi Adhi Karya, Pidsus Kejagung Bakal Bidik Tersangka

Garap Korupsi Adhi Karya, Pidsus Kejagung Bakal Bidik Tersangka

Kamis 12 Jan 2017 , 13:59 WIB
Jakarta-Kasus dugaan korupsi penjualan tanah milik negara oleh PT Adhi Karya (Persero) kepada pengusaha Hiu Kok Ming, sepertinya akan terus digarap tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Bahkan penyidik gedung bundar tersebut segera menetapkan tersangka, pasalnya kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

“Kasusnya sudah masuk tahap penyidikan umum,” kata Jampidsus Arminsyah, di Kejagung, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Namun, Arminsyah tak mau mengumbar kapan tim penyidiknya menetapkan tersangka di kasus tersebut. Alasannya, penyidikan yang dilakukan saat ini masih memeriksa sejumlah saks.

“Kita lihatlah perkembangan penyidikannya,” ujar Arminsyah.

Dalam kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa 18 saksi terkait dugaan korupsi penjualan tanah milik negara oleh PT Adhi Karya (Persero) kepada pengusaha Hiu Kok Ming, seluas 4,8 hektar di Jalan Kalimalang Raya, Kelurahan Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

“Penyidik telah memeriksa sebanyak 18 saksi,” kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum di Jakarta, Selasa 10 Januari 2017 lalu.

Diantaranya kata Rum, penyidik memeriksa saksi Jawanih pekerjaan Office Boy, Ari Budiman pekerjaan Administrasi Keuangan dan Ari pekerjaan Pegawai PT Adhi Karya.

Dalam pemeriksaan itu, saksi Jawanih menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dipinjam KTP nya oleh Saudara Giri untuk membuat ATM, Ari Budiman menerangkan bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada saudara Imam dengan harga Rp30.000.000.

“Kemudian saksi Ari menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menerima uang saku dari saudara Giri pada tahun 2010, namun yang bersangkutan lupa untuk apa uang tersebut digunakan apakah untuk pembangunan mushala atau rumah,” papar Rum.

Namun, Rum menegaskan pihaknya sampai sekarang belum menetapkan tersangka dalam kasus itu, alasannya, pennyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam penjualan tanah milik negara tersebut. (Edo/Red)

 

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*