Home / Headline / Godok RUU KUHP, Kejagung Pengalaman Tangani Korupsi Disektor Swasta

Godok RUU KUHP, Kejagung Pengalaman Tangani Korupsi Disektor Swasta

Jumat 26 Jan 2018 , 16:27 WIB

 

 

Jakarta-Ditengah penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP oleh DPR yang menyepakati tindak pidana korupsi di sektor swasta, Kejaksaan Agung menyatakan siap untuk ikut menangani perkara korupsi di sektor swasta tersebut.

“Saya sudah pernah berdiskusi soal pihak swasta yang mau diserahkan ke Polri, saya sudah siap. Kita sudah pengalaman menangani kasus korupsi,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Meski demikian diakuinya bahwa korupsi di sektor swasta untuk ditangani aparat penegak hukum dalam kasus pidana khusus, masih menjadi perbincangan, hal itu terkait kewenangan KPK, apakah berwenang atau tidak menangani kasus korupsi tersebut.

“Selama ini kan memang, kasus swasta ini kan masih jadi perbincangan apa KPK berwenang, dalam menangani kasus korupsi yang pelakunya swasta apa tidak, penegak hukum menjalankan peraturan perundang-perundangan saja. Kita liat saja nanti. Kejaksaan menangani korupsi utk swasta akan kita tangani,” papar dia.

Sebelumnya, wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam KUHP.

“Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta,” kata Laode di Jakarta, Sabtu lalu.

Kini DPR sendiri sedang memfinalisasi RUU KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu yang murni dilakukan oleh pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan dalam KUHP.

Sebenarnya korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga pada RUU KUHP akan mengatur hal tersebut.

Namun, penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK no 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*