Home / Indeks / Haris Nilai Proses Pidana Pajak Terhadap Roni Wijaya Dipaksakan

Haris Nilai Proses Pidana Pajak Terhadap Roni Wijaya Dipaksakan

Kamis 13 Feb 2020 , 15:13 WIB

Pitunews-Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, selaku kuasa hukum Roni Wijaya, Direktur PT. Dutasari Citralaras, mengecam dan menolak proses pemidanaan atas sangkaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana perpajakan oleh penyidik Kejaksaan.

Menurut Haris Azhar selaku kuasa hukum Roni mengatakan ada beberapa alasan mereka menolak terhadap proses pemidanaan tersebut, antara lain, pertama, kliennya sempat ditahan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pada bulan Desember 2017, sebagai proses penyanderaan terhadap penanggung pajak (gijzeling) atas hutang pajak dari PT. Dutasari Citralaras.

“Terhadap hal itu, klien kami sudah melunasi seluruh hutang pajak dari PT. Dutasari Citralaras, dan akhirnya dibebaskan pada bulan Februari 2018,” ucapnya.

Kedua, Roni disangkakan melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur pajak fiktif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a UU No 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut sebagai “UU KUP”).

“Namun demikian, terhadap sangkaan tersebut, penyidik Dirjen Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan untuk memeriksa terlebih dahulu pihak yang menerbitkan faktur pajak fiktif tersebut, yaitu Direktur Utama PT. Dutasari Citralaras, Machfud Suroso,” papar dia.

Dalam hal ini pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk membuktikan bahwa faktur pajak tersebut adalah fiktif sesuai dengan yang disangkakan oleh penyidik.

Sedangkan, ketiga, sangkaan penggunaan faktur pajak fiktif terhadap Roni, dilakukan atas periode pajak yang sama dengan periode pajak pada hutang pajak PT. Dutasari Citralaras, yang telah dibayarkan secara lunas oleh kliennya dalam proses penyanderaan pajak.

“Sehingga terhadap klien kami seharusnya tidak dapat dilakukan proses pidana atas permasalahan yang sudah diselesaikan sebelumnya sesuai dengan prinsip ne bis in idem yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP.

Keempat, dalam penetapan tersangka lanjut Haris terhadap Roni, penyidik Dirjen Pajak bernama Yahya Novianto selaku auditor dan akuntan publik yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Machfud Suroso, Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, menyatakan bahwa pihaknya pernah diminta mengeluarkan faktur fiktif.

“(Saya) pernah diminta mengeluarkan faktur fiktif. (Tapi) bukan dari Pak Machfud, tapi Pak Roni.” kata Yahya ketika itu.

Namun menurut Haris, hal ini berbeda dengan keterangan Yahya Novianto pada Putusan Perkara No: 117/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, yang menyatakan bahwa “Saksi pernah diminta untuk mencari faktur-faktur pembelian fiktif oleh terdakwa (Machfud Suroso) dan menyanggupi permintaan tersebut.”

Keterangan saksi dalam persidangan dilakukan melalui proses penyumpahan, sehingga terhadap keterangan saksi yang berbeda, yaitu antara keterangan dalam artikel berita dan keterangan dalam persidangan tersebut, keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan harus dianggap benar.

“Oleh karena itu, dasar penetapan tersangka oleh penyidik Dirjen Pajak terhadap klien kami berupa artikel berita sebagaimana dimaksud di atas, adalah dasar penetapan yang keliru,” ungkap dia.

Kelima, kata Haris kliennya merupakan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan berkedudukan sebagai whistle blower. Sehingga Roni turut andil dalam membantu KPK dengan memberikan informasi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

“Sebagai whistle blower, klien kami dilindungi untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah oleh UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keenam, dalam proses penyidikan atas sangkaan tindak pidana terhadap klien kami, terdapat dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus, Kejaksaan Agung RI. Dugaan tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan melalui permintaan pembayaran sejumlah uang atas beberapa transaksi untuk kepentingan oknum jaksa tersebut. Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh klien kami, oknum Jaksa tersebut menjanjikan akan melakukan pengunduran waktu pemeriksaan klien kami,” ungkap Haris.

Atas 6 sikap itu, pihaknya menuntut, agar Direktorat Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI menghentikan proses penyidikan klien kami.

“Agar Direktorat Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, setidak-tidaknya melakukan penundaan dalam pemeriksaan terhadap klien kami sesuai dengan Surat dari KPK Nomor: R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, sampai dengan proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde),” tandas dia. (Edo/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*