Home / Ekonomi / IAW Pertanyakan PT Tiga Lentera Abadi Di Pengadaan Kapal Listrik MVPP

IAW Pertanyakan PT Tiga Lentera Abadi Di Pengadaan Kapal Listrik MVPP

Tuesday 15 Aug 2017 , 12:22 WIB

 

Jakarta-Keberadaan kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan pada Juni 2017 di Belawan, Sumatera Utara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dinilai banyak kejanggalan. Karenanya institusi penegak hukum perlu mengusut akan keberadaan Kapal yang bermuatan listrik 250 MW itu.

Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

“Kapal MVPP yang didatangkan dari Turki, sejak 21 Mei 2017 lalu dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun itu menurut pihak PLN sudah dilakukan secara tender terbuka, dengan alasan ada kebutuhan listrik di daerah yang mendesak,” ucap Junisab.

Meski dalih PLN disebutkan Pemerintah tengah menggenjot pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan sumber energi.

“Namun langkah ini dinilai IAW terlihat menamengkan Presiden yang anggap MVPP sebagai pilihan tepat atasi kekurangan listrik,” urai Junisab Akbar.

Kejanggalan lainnya dari audit IAW yakni dalam proses pengadaan sewa MVPP mulai dari jadwal tender dan rencana kerja syarat (RKS) yang kerap berubah, serta skema Independent Power Producer Project (IPP).

“Lalu mendadak jadi ngontrak alat untuk ditempatkan di Sumatera Utara dengan kapasitas 250 MW, Sulawesi Selatan 200 MW, Kalimantan Selatan dan Tengah 200 MW serta Sulawesi Bagian Utara 120 MW. Anehnya, PT PLN (Persero) terlalu sangat yakin, seakan itu yang paling benar,” ucapnya.

Padahal, PLN lupa jika dana yang dikeluarkan itu menggunakan uang negara. Apalagi sebagai perusahaan pelat merah yang memberi upah kepada Direksi PLN dengan royal plus bonus, IAW menganggap hal itu luar biasa tanpa model baku yang sudah ada.

“Dalam tender MVPP itu mereka bekerja seperti teramat maksimal namun setelah terlihat hasilnya seperti sekarang, maka tidak salah jika menyatakan bahwa hal itu diduga kuat hanya untuk mensukseskan penyewaan kapal Turki,” ungkap dia.

Betapa tidak, jika hasil kajian IAW ketika penawaran dilakukan, setidaknya ada sekitar 20-an perusahaan yang resmi mendaftar. Namun, ternyata hanya kapal Turki itu yang teramat cocok pada spesifikasi RKS yang ditetapkan PT PLN (Persero).

“Setelah tender selesai, baru terkuak jika PT Tiga Lentera Abadi (TLA) merupakan vendor kapal genset raksasa dari Turki itu,” tudingnya.

IAW menduga ada permainan dari proyek pengadaan kapal tersebut, dengan vendor yang menang. Namun, anehnya dari informasi didapat alamat vendor dengan Karpowership ditempat yang sama.

“Patut diduga pengadaan kapal ini disuguhi sajian makelar, karena diduga berkantor yang sama. Padahal, Presiden Jokowi sangat jelas agar jajaran BUMN menghindari makelar.”

Jika terjadi pengusutan para penegak hukum, bagaimana sikap PLN untuk menjelaskan semua itu kepada publik. Belum lagi yang dipertanyakan, harga sewa per-kwh sebesar Rp 1.850.

“Harga ini juga masih patut untuk dipertanyakan lho. Harga di Pakistan jauh di bawah.”

Intinya, sambung Junisab perusahaan Karpowership telah memenangkan tender 540 MW dari PT PLN (Persero) untuk pasok listrik di 5 pulau berbeda di Indonesia selama 5 tahun.

Seperti diketahui untuk Kapal Powership pertama mulai beroperasi pada bulan Januari 2016, lalu kapal kedua bulan Desember 2016, Powership ketiga beroperasi April 2017, dan keempat beroperasi Juni 2017.

Untuk diketahui, bahwa PT TLA sempat terlilit kasus pidana korupsi di PT Bank Jabar Banten (BJB) soal pengadaan dan pembelian Tower T, Gatot Subroto, yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain itu pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq yakni hasil pencucian uang.

Nah, IAW pun mempertanyakan apa simpul masalah itu sudah selesai. Ternyata kata Junisab belum. Dia memberi contoh dari jejak persoalan kapal Turki terlihat nyata di Pakistan, Lebanon dan Ghana.

“Ini, menjadi penuh persoalan,” singkat dia.

Lanjut dia, jika menelisik, kasus penyewaan dua MVPP di Pakistan yang berujung korupsi sampai menjatuhkan perdana menteri Pakistan Raja Pervaiz Ashraf, periode 2012-2013, bersama makelar kapal Turki, akhirnya ditahan.

Selain itu, Pemerintah Lebanon juga menemukan izin palsu pekerja kapal yang diduga dibuat oleh perusahaan Turki yang dengan teroris. Dari berbagai hal negatif tersebut sangat disayangkan jika jajaran petinggi PT PLN (Persero) tidak bisa menyeleksi perusahaan yang terbukti banyak masalah.

“Malah seperti ‘dibantu’ agar bisa memenangkan tender,” tandas dia. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*