Home / Headline / Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan

Kamis 07 Mei 2020 , 13:54 WIB
Sudjana pengajar Hukum Universitas Padjajaran

Jakarta – Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran jelas menyatakan jika Lembaga Penyiaran (LP) sebelum menyelenggarakan kegiatan harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran juga menyatakan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pengajar Hukum Media Universitas Padjadjaran, Sudjana mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada lembaga penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. “Karena itu hak yang diberikan, terkait kualifikasi subyeknya, sehingga tidak dapat dialihkan. Bahkan Undang-Undang Penyiaran memberi sanksi pencabutan karena khawatir disalahgunakan. Misalnya diperjualbelikan,” kata Sudjana.

Sudjana menegaskan, pengalihan izin penyelenggaraan adalah batal demi hukum atau tidak diakui oleh negara. Selain itu, menurut Sudjana, yang berhak melakukan penyelenggaraan siaran hanya yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Sudjana juga menyayangkan masih belum efektifnya penegakan hukum terkait hal ini, “Hal ini terkait penegakan yang tidak efektif, jadi aturan hukum yang mengatur Izin Penyelenggaraan Penyiaran sudah jelas bahwa IPP tidak dapat dipindahkan,” tegas Sudjana.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
1. Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
3. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
4. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
5. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*