Home / Hukum / Jaksa Agung Geram Dituding Pergantian Kepala Kejati Jambi Ada Unsur Suap

Jaksa Agung Geram Dituding Pergantian Kepala Kejati Jambi Ada Unsur Suap

Jumat 07 Sep 2018 , 21:45 WIB

Jakarta-Jaksa Agung HM Prasetyo geram atas tudingan Direktur PT Artha Graha Persada, M Imanudin alias Lim yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam persidangan itu, Lim diminta untuk menyiapkan uang Rp2 milyar untuk pindahkan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi. Mendengar hal itu Prasetyo menepis dan berkata omong kosong alias bohong.

“Ya semuanya itu omong kosong, bullshit namanya itu,” ucap Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Meski demikian, Prastyo meminta untuk mengecek oknum penerima uang tersebut, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan penegak hukum.

“Omong kong, saya jawab omong kosong itu. Silakan dicek kepada siapa disalurkan. Tidak mustahil ada orang menembak di atas kuda, ya,” katanya.

Dia menambahkan masalah pemindahkan jaksa ada ditangan pimpinan kejaksaan, bukan karena uang atau karena memberikan uang.

“Tidak ada pemindahan dikaitkan dengan minta harus dibayar dan sebagainya. Siapa yang bayar, kepada siapa, berapa jumlahnya,” timpalnya.

Dalam persidangan pada Kamis 6 September 2018, Lim, mengaku sempat diperintah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2 milyar untuk memindahkan Kepala Kejati Jambi.

Lim mengaku ada upaya memindahkan Kajati Jambi berdasarkan informasi dari Afif Firmansyah selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov Jambi). “[Mindahin Kajati] kata Afif,” ujarnya.

Saat ditanya lebih jauh oleh kuasa hukum terdakwa Zumi Zola bahwa kontraktor di Jambi sepakat untuk mendongkel Kajati Jambi karena sering meminta uang kepada mereka, Lim mengaku tidak mengetahui sol ini.

Ketua majelis hakim Yanto pun sempat menanyakan kepada saksi, bagaimana caranya memindahkan Kajati Jambi tersebut. “Enggak tahu saya Pak,” jawab Iim.

Kemudian salah satu kuasa hukum terdakwa Zumi Zola mengonfirmasi satu nama apakah dia merupakan Kajati Jambi. Iim membenarkan bahwa nama tersebut adalah Kajati Jambi.

Saat kuasa hukum menanyakan lebih lanjut, Iim mengatakan, bahwa mendapat perintah dari Afif Firmansyah selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov Jambi) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2 milyar kepada Agus Tebo.

“Afif nyuruh saya kirim uang ke Agus Tebo Rp2 miliar, peruntukannya itu untuk memindahkan Kajati, itu saja,” ujarnya. Namun Iim tidak mengetahui lebih lanjut soal ini.
“Enggak tahu,” jawabnya, singkat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Afif Firmansyah, Asrul Padapotan Sitohang, dan Arfan sejumlah Rp 40.477.000.000 (Rp 40,4 milyar). Kemudian menerima satu unit mobil Toyota Alphard D 1043 VBM serta US$177,300 dan 100 dollar Singapura.

Jika ditelisik pergantian Kepala Kejati Jambi mulai bulan Mei 2017 terjadi acara pisah sambut antara Kepala Kejati Jambi yang lama Jhon Walingson Purba kepada Andi Nurwinah.

Acara pisah sambut kedua pejabat itu diadakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 4 Mei 2017 malam.

Belum jelas keterkaitan persoalan ini. Sebab dalam dakwaan disebutkan acara pisah sambut berlangsung tahun 2016. Sementara pada tahun 2016 saat itu Kejati Jambi dijabat oleh Erbindo Saragih.

Pisah sambut dalam rangka serah terima jabatan dari Erbindo ke Jhon Walingson Purba dilakukan pada Senin 7 November 2016. Kegiatan ini juga dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Zumi Zola dilantik sebagai Gubernur Jambi oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Februari 2016.

Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar dakwaan pertama yakni Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, penuntut umum KPK juga mendakwa Zumi Zola menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sejumlah Rp13.090.000.000 dan Rp3,4 milyar.

Penyuapan itu dilakukan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Perda APBD Tahun Anggaran 2017).

Selain itu, agar para anggota DPRD Jambi itu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD tahun anggaran 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD tahun anggaran 2018).

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan pertama.

Atau, lanjut jaksa penuntut umum KPK, melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan kedua. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*