Home / Headline / Jaksa Jebloskan 4 Tersangka Kasus Korupsi Piutang PT PANN

Jaksa Jebloskan 4 Tersangka Kasus Korupsi Piutang PT PANN

Senin 15 Okt 2018 , 19:37 WIB

Jakarta-Jaksa Penyidik Pidana Khusus menjebloskan 4 tersangka kasus dugaan korupsi Perjanjian Jual Beli Anjag Piutang Antara PT. Kasih Industri Indonesia dan PT. PANN (Persero) yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp.55 milyar lebih.

Adapun keempat tersangka yang dijebloskan ke penjara adalah Mantan Direktur Administrasi Dan Keuangan Bimo Wicaksono (BW), Selaku Mantan Kepala Divisi Usaha Fx Koeswoyo (Fx.K), Mantan Kepala Divisi Keuangan Gompis Lumban Tobing (GLP), ketiga tersangka itu berasal dari PT PANN. Sedangkan seorang lainnya adalah Eka Wahyu Kasih (EWK) Selaku Mantan Direktur Utama PT KII.

“Mereka ditahan untuk 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terhitung mulai sejak 15 Oktober 2018 sampai dengan 3 Nopember 2018,” ujar Kapuspenkum, DR. Mukri di Kejagung, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Mukri dalam keterangannya mengatakan bahwa kasus posisi dalam perkara ini bahwa pada 31 Juli 2007, PT. PANN (Persero) melakukan perjanjian jual-beli piutang (cessie) dengan PT. Kasih Industri Indonesia (PT KII) dimana, salah satu perubahannya invoice diganti dengan bill of loading (surat pengangkutan jalan).

“akibat perubahan invoice itu mengakibatkan PT. KII dapat menjual piutangnya di PT. Indonesia Power kepada PT. PANN (Persero) meskipun hak tagih PT. KII belum timbul dan dalam addendum perjanjian PT. PANN (Persero) mempunyai hak melakukan pengecekan langsung kepada PT. Indonesia Power mengenai tagihan kepada PT. KII terhadap tagihan dari PT. KII yang jatuh tempo,” ujar dia.

Kemudian, kata dia terhadap hal tersebut, PT. PANN (Persero) telah mengetahui jika PT. KII telah memperoleh pembayaran dari PT. Indonesia Power, hal ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh PT. KII kepada PT. Indonesia Power dan PT. PANN (Persero) mengetahui bahwa pembiayaan anjag piutang PT. KII telah jatuh tempo.

“Tapi, PT. KII tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sehingga, pembiayaan PT. KII dinyatakan macet namun, tetap memberikan persetujuan untuk diberikan pembiayaan kepada PT. KII. Lalu, PT. KII tidak pernah membayarkan anjag piutang kepada PT. PANN (Persero),” ungkap dia.

Lanjut Mukri bahwa tim jaksa penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-17/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018 untuk tersangka EWK.

“Sedangkan GLT berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-18/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018. Untuk Fx.K berdasarkan Surat Nomor: TAP-19/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018. Sementara untuk BW surat Nomor: TAP-20/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018,” papar dia.

Dari hasil pemeriksaan para tersangka oleh jaksa penyidik sejak pagi hingga sore tadi, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, para tersangka itu langsung dijebloskan ke penjara berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, untuk tersangka EWK dengan Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Untuk tersangka “GLT berdasarkan surat Nomor: Print-
26/F.2/Fd.1/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

“Untuk tersangka Fx.K berdasarkan surat Nomor: Print-27/F.2/Fd.1/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Tersangka “BW” berdasarkan surat Nomor: Print-28/F.2/Fd.1/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018,” ungkap dia.

Menurut dia, alasan penyidik menahan para tersangka itu dengan pertimbangan, obyektif yakni para tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Sedangkan, alasan subyektif, para tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. (vide: Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Adapun dijelaskan dia bahwa kerugian keuangan negara senilai Rp. 55.058.412.928 berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Adapun para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam kasus ini tim penyidik melakukan pengungkapan perjanjian jual beli anjag piutang antara PT. KII dan PT. PANN (Persero) telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang,” tandas dia. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*