Home / Indeks / Jan Maringka Ingatkan Penegakan Hukum Harus Mendukung Investasi

Jan Maringka Ingatkan Penegakan Hukum Harus Mendukung Investasi

Kamis 12 Mar 2020 , 17:02 WIB

Jakarta-Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Dr. Jan S. Maringka bersama Irjen Kementerian PUPR Widiarto, melakukan dialog interaktif Program Jaksa Menyapa bekerjasama dengan RRI Pro 3 88,8 FM dan RRI Net Live Streaming dengan topik Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis, bertempat di Media Center Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (12/03/2020).

Dalam sesi dialog ini, Jan S Maringka mengatakan bahwa salah satu visi misi Presiden Joko Widoso adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan ini harus berkelanjutan.

“Seringkali kita melihat banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana, panitia lelang dan pekerja proyek pembangunan infrastruktur karena ada persoalan non teknis,” ujar Jan S Maringka.

Ditambahkan Jan Maringka, ketika melakukan pelelangan saja sudah ada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan rasa takut bagi pelaksana, akibatnya mereka tidak mau mengerjakan proyek tersebut.

“Katakanlah panitia pelaksana atau panitia lelang, akhirnya anggaran tidak terserap, anggaran tidak terserap maka pemabangunan terhambat, siapa yang dirugikan yang pasti adalah masyarakat,” ujar dia.

Lanjut Jan Maringka Kejaksaan sebelumnya punya kebijakan yang disebut dengan TP4 yang tugasnya mengawal agar pelakanaaan pembangunan ini berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Hal ini terus dilanjutkan oleh Jaksa Agung Burhanuddin, dimana memberi arah kebijakan dalam konteks peran Kejaksaan untuk Pembangunan Strategis.

“Program yang pertama adalah memberantas tindak pidana korupsi secara berimbang, antara tindakan yang preventif maupun yang bersifat represif,” ungkap dia.

Program kedua lanjut dia proses penegakan hukum juga harus mendukung investasi dan Program ketiga bagaimana penyelamatan asset baik di pusat maupun di daerah. Nah disinilah peran Kejaksaan dalam pencegahan dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional

“Untuk itulah Jaksa Agung telah mengintruksikan melalui Instruksi Nomor 7 Tahun 2019 tentang para Kajati, para Kajari S-Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan BUMN dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengamanan dan Pembangunan Strategis,”terangnya.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan melaksanakan perintah tersebut dan mengoptimalkan pengawasan melekat terhadap jajaran jaksa di daerah dan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berjenjang kepada pimpinan di daerah hingga pimpinan di pusat yaitu Direktorat Penangamanan Pembangunan Strategis yang berada dibawah lingkungan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Direktur D).

Sementara itu, Irjen Kementerian PUPR Ir. Widiarto, SP mengapresiasi Kejaksaan dalam segi hukum terkait proses Pembangunan Proyek Strategis adalah kecepatan dalam pelaksanaannya.

“Bagi kami, peran Kejaksaan sangatlah terlihat artinya dalam kegiatan sosialisasi dan prosesnya dan sebaginya karena jangan sampe kita salah bayar, memang tidak ada niat, salah bayar ini bisa bahaya, nah ini disitu peran Kejaksaan untuk membantu kita (PUPR),” ungkapnya.

Kemudian kata Widiarto dalam pembangunan juga melibatkan utilitas umum yang lainnya, misalnya, jaringan listrik, Telkom dan PDAM.

“Ini kan menimbulkan melanggar aturan atau tidak ini kalau bayar. Nah ini kita minta pendapat hukum dari Kejaksaan,” papar dia.

Kemudian dia menilai Kejaksaan juga membantu dalam upaya pencegahan Pembangunan Strategis seperti proyek yang sudah dikerjakan akan bermasalah.

“Nah disitu peran Kejaksaan hadir dalam konteks pendapat hukum,” ucapnya.

Widiarto menjelaskan bahwa peran Kejaksaan Agung sangat penting karena yang paham permasalahan hukum karena iti PUPR selalu didampingi bagaimana dalam proses pembebasan lahan, dari setiap proyek infrastuktur didalamnya.

“Jadi disamping Proyek Strategis Nasional yang memang diamankan dalam Instruksi Presiden (Inpres) itu ada proyek prioritas lainnya misalnya pembangunan kawasan strategis proyek pariwisata nasional, pembangunan Kawasan ekonomi khusus, pembangunan Kawasan industry,”terangya

Selain itu, kata dia pembangunan startegis pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua yang akan terlaksana dalam waktu dekat, yakni infrastruktur harus segera disiapkan, seperti diantaranya Stadion, dan Asrama Atlet.

“Inilah kami bersinergi dengan Kejaksaan Agung yang prinsipnya terciptanya rasa aman, nyaman sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat cepat selesai,” demikian.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*