Home / Headline / Jokowi Diminta Hanya Korbankan Hewan, Bukan Korbankan Indonesia Dengan Bagi Jabatan

Jokowi Diminta Hanya Korbankan Hewan, Bukan Korbankan Indonesia Dengan Bagi Jabatan

Rabu 23 Sep 2015 , 11:07 WIB

Jakarta-Pengamat Politik dari Universias Indonesia, Muhammad Budyatna mengingatkan Presiden Jokowi di Hari Raya Qurban untuk hanya mengorbankan hewan ternak seperti sapi, kambing atau kerbau dan tidak mengobarkan Indonesia. Jokowi pun diharapkan juga hanya membagi-bagi daging kurban kepada fakir miskin yang berhak dan bukan jabatan negara atau di BUMN kepada para pendukungnya yang tidak berhak.

“DI Hari Raya Qurban ini, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong yang dikorbankan itu hewan ternak saja seperti sapi, kambing atau kerbau dan jangan korbankan Indonesia. Bagikan daging korban saja kepada masyarakat kurang beruntung yang berhak dan jangan bagi-bagi jabatan negara ataupun jabatan di BUMN kepada para pendukungnya yang tidak berhak,” ujar Budyatna di Jakarta,Rabu (23/9/2015).

Langkah Jokowi yang membagi-bagikan jabatan kepada orang yang tidak berhak atau para penjilat, membuat Indonesia menjadi terpuruk seperti saat ini.Kondisi terpuruk diberbagai bidang,terutama bidang ekonomi adalah respon pasar yang negatif terkait langkah Jokowi ini.Kalau ini terus dilakukan, maka Budyatna pun meyakinkan, Indonesia semakin terpuruk dan para penjilat yang mendapatkan jabatan itu tidak peduli dengan itu.

“Pasar itu kan realistis melihat langkah dan kebijakan pemerintah.Kalau pengangkatan pejabat negara atau BUMN hanya dilandasi balas budi yang tidak jelas seperti pemberian jabatan kepada para penjilat yang tidak punya kapasitas,maka mana mungkin pasar percaya.Investor pun lari, dollar naik tidak karuan,PHK dimana-mana, BUMN dijadikan barang mainan,padahal BUMN menguasai hajat hidup orang banyak,” tambahnya.

Makna Hari Raya Qurban diingatkan Budyatna adalah bagaimana umat Islam bisa mengorbankan sedikit harta benda yang menjadi rezekinya kepada orang lain yang kurang beruntung.Harta benda itu juga harus didapatkan dengan cara-cara yang  halal dan bukan milik orang lain.Itupun hanya  tegasnya  hanya diwajibkan setahun sekali dan bukan setiap saat seperti yang dilakukan Jokowi kepada para pendukungnya.

“Dalam sejarahnya Nabi Ibrahim itu diperintah  untuk menyembelih putra satu-satunya Ismail sebelum Ismail digantikan dengan seekor hewan kurban.Tidak pernah diajarkan untuk berkoban dengan milik orang lain, apalagi milik negara seperti BUMN-BUMN ini. Negara dan BUMN bukan punya miliki nenek moyang Jokowi yang bisa dibagi-bagikan sesukan hatinya saja. Negara dan BUMN itu milik rakyat Indonesia,”ujar Budyatna geram.

Pidato-pidato Jokowi bagi dukungan yang diberikan kepadanya dalam Pilpres lalu adalah omong kosong karena terbukti mereka yang dikatakan membantu Jokowi dalam kememangannya mendapatkan pamrih semuanya.

“Mana bukti dukungan tanpa pamrih?Semua partai dapat bagian,semua elemen pendukung dapat jatah kok.Malah Jokowi membiarkan beberapa anggota kabinetnya dapat jatah double dengan rangkap jabatan seperti 3 orang elit PDIP, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung itu,” tegasnya.

“Kalaupun Jokowi mau memanfaatkan negara dan  BUMN, maka menurut Budyatna seharusnya yang berhak mendapatkan keuntungan BUMN dan merasakan manfaatnya adalah rakyat Indonesia dan  bukan malah menjadikan negara,BUMN dan rakyat sebagai korban.”Sekarang ini yang elas jadi korban adalah rakyat kecil.Rakyat kecil yang seharusnya dibantu malah dikorbankan untuk para penjilat,” paparnya.

Budyatnay pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak lagi mempercayai para penjilat-penjilat yang mengatasnamakan pakar,pengamat ataupun LSM yang sok menyuarakan kebenaran,padahal hanya mengejar jabatan dan uang saja.

“Sudah banyak kan buktinya, orang-orang yang mengaku  pengamat, pakar, aktivis dan lain-lain yang sok menyuarakan kebenaran diam saja melihat  kondisi rakyat yang susah, dan belakangan ketahuan bahwa diam mereka itu karena mengejar jabatan,” tandasnya.

Sebelumnya Jokowi dalam menetapkan kabinetnya memberikan jatah-jatah posisi di kementrian kepada para politisi partai politik maupun elemen pendukungnya. Jokowi juga memberikan jabatan-jabatan strategis di BUMN kepada para politisi dan pendukungnya. Terakhir yang diberikan kursi adalah Fadjorel Ramhan, seorang yang mengaku sebagai aktivis pro demokrasi.

Fadjroel sendiri ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi Komisaris Utama perseroan, menggantikan Imam Santoso Ernawi. Perseroan juga memperoleh persetujuan untuk melepaskan saham baru (rights issue) senilai Rp 2,74 triliun.

Penulis : Iman Rosidi
Editor: Dwi Christianto

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*