Home / Headline / Kejagung Pahami Kekhawatiran KPK Soal RKUHP

Kejagung Pahami Kekhawatiran KPK Soal RKUHP

Jumat 08 Jun 2018 , 17:21 WIB

Jakarta-Jaksa Agung HM Prasetyo sangat memahami kekhawatiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masuknya delik tindak pidana Korupsi (Tipikor) atas Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP).

“Kita bisa pahami KPK, kita bisa pahami yang lain, ya tentunya kembali mempertimbangkan. Kalau kita dengar pembahasannya kalau pun korupsi (Tipikor) dimasukan di dalam R-KUHP itu tentunya tidak mengurangi nilai kewenangan dan kapasitas dari KPK, jadi mereka tidak perlu mereka harus merasa khawatir atau apapun,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Terkait dengan KPK mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Prasetyo ogah mengomentari terlalu jauh. Sebab, R-KUHP sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR karena itu dia meminta untuk menunggu hasilnya.

“(kirim surat ke Presiden), Ya itukan mereke. Ini kan sekarang masih dalam tahap pembahasan antara Pemerintah dan DPR kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita ingin hasilnya yang terbaik supaya korupsi di negara kita bisa dicegah dan dihilangkan secara efektif dan lebih maksimal hasilnya,” imbuh dia.

Terkait adanya pasal-pasal yang dihapus dalam R-KUHP, menurut Prasetyo tinggal bagaimana faktanya.

“Jadi semua kasus itu ditangani sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada, saya yakin bahwa kalau katakanlah misalnya pasal-pasalnya, kata-katanya ada yang dihapuskan atau dikurangi itu substansinya akan menggabung semuanya,” papar dia.

Karena itu kata dia, pihaknya menunggu bagaimana putusan dari legislatif saja, pasalnya selaku penegak hukum itu tugasnya adalah menegakkan peraturan perundangan yang ada. Sesuai dengan praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini, bahwa undang-undang atau peraturan itu implementasinya tergantung dari penegak hukumnya.

“Saya katakan, bahwa betapapun baiknya peraturan perundangan itu jelas-jelas tergantung pada pelaksananya, penegak hukumnya,” ucap Prasetyo.

Kalau penegak hukumnya baik, lanjut Prasetyo, maka perundang-undangan yang kurang sempurna sekalipun, pelaksanannya akan bagus. Namun juga berlaku sebaliknya.

“Sebaliknya, perundang-undangan baguspun kalau pelaksanaanya tidak baik, ya tentunya nilainya juga berkurang,” tutup mantan Jampidum 2006 itu. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*