Home / Headline / Kejaksaan Akan Optimalkan Kewenangan Pembatalan Perkawinan Sejenis

Kejaksaan Akan Optimalkan Kewenangan Pembatalan Perkawinan Sejenis

Rabu 25 Jul 2018 , 16:27 WIB

Jakarta-Kejaksaan Agung akui belum optimal dalam penanganan pembatalan perkawinan, Padahal UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 intitusi itu diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang bersifat limitatif. Bahkan Kewenangannya pun sudah diperluas berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 29 Februari 1996 silam.

“Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi,” ucap Direktur Perdata pada Jamdatun Manupak Pane, pada Rakernis Datun di Kejagung, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dia menjelaskan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 telah memberi kewenangan, namun masih bersifat terbatas, karena itu berdasarkan surat Jamdatun nomor B-017/G/2/1996 tertanggal 29 Februari 1996 kewenangan Kejaksaan mengajukan pembatalan perkawinan diperluas dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 23 huruf c UU No.1 Tahun 1974.

“Berdasarkan surat Jamdatun sudah jelas pada angka 2.3 menyebutkan bahwa kewenangan kejaksaan mengajukan pembatalan perkawinan terlah diperluas , tidak hanya terbasa (limitatif) sepoerti pasal 26 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 akan tetapi sudah diperluas meliputi semua syarat untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini JPN sebagai pejabat berwenang bardasarka Pasal 23 huruf c UU no 1 tahun 1974,” ucapnya.

Dia menambahkan ada dua perkara yang pernah ditangani Kejaksaan dalam pembatalan Perkawinan, yakni di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dua kasus yaitu Kejaksaan Negeri Ponorogo yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Dimas Puspita bin Sunarno selaku termohon dan Brilian Fitri Laili Kun Muzayyanah sebagai turut termohon ke Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan pembatalan melakukan perkawinan sejenis.

“Selain itu Kejaksaan Negeri Jember, berdasarkan surat khusus dari Kepala KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengajukan permohonan pembatalan perkawian sejenis terhadap Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dan Ayu Pujiastutik binti Marzuki alias Syaiful Bari bin Ibrahim (Termohon II) dengan alasan pembatalan memalsukan dokumen dan keterangan pernikahan kepada pencatata nikah sesuai ketentuan Pasal 22 dan 27 ayat 2 UU 1 Tahun 1974 serta pasal 72 ayat 2 dan pasal 73 huruf c kompilasi Hukum Islam,” tandas dia.

Karena itu lanjut dia, pihaknya akan sedang menyusun untuk dibuat petunjuk teknis penegakan hukum pembatalan perkawinan dari hasil rekeomendasi Raker 2017 lalu. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*