Home / Headline / Kejati Jatim Tunjuk 2 Jaksa Peneliti Garap Perkara “Idiot” Ahmad Dhani

Kejati Jatim Tunjuk 2 Jaksa Peneliti Garap Perkara “Idiot” Ahmad Dhani

Jumat 02 Nov 2018 , 20:05 WIB

Jakarta-Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menunjuk 2 jaksa penuntut untuk meneliti perkara yang menjerat artis Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) terkait status tersangka dugaan pencemaran nama baik dalam vlog “idiot”, menyusul telah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jatim.

“Kejati Jatim telah menerima SPDP Nomor:B/278/X/RES.2.5/2018/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2018 atas nama tersangka DAP (Dhani Ahmad Prasetyo) alias ADP dari Polda Jatim,” kata Kapuspenkum Mukri di Kejagung, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Setelah menerima SPDP tersebut, kata Mukri, Kejati Jatim telah menerbitkan surat perintah penunjukan dua jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan Polda Jatim.

Adapun konstruksi perkaranya, pada 26 Agustus 2018, korban melakukan orasi di depan Hotel Mojopahit, Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jatim dengan tuntutan agar terlapor atau Dhani Ahmad Prasetyo kembali ke Jakarta.

Selain itu, terlapor juga diminta tidak melakukan orasi dengan acara #2019GantiPresiden yang rencananya dilaksanakan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim.

“Kemudian antara pihak terlapor dan pelapor melakukan mediasi yang difasilitasi pihak Hotel Mojopahit dengan kesepakatan terlapor tidak adan melakukan orasi dan akan kembali ke Jakarta,” katanya.

Namun kemudian muncul di beberapa media online bahwa terlapor DAP alias ADP mengatakan bahwa yang melakukan demo di luar hotel adalah “idiot”. Karena terlapor sudah menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sehingga korban merasa dirugikan.

“Maka pelapor melaporkan kejadian tersebut ke SPKT [Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu] Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut,” kata Mukri.

Polda Jatim kemudian menetapkan ADP sebagai tersangka diduga melakukan pencemaran nama baik dalam vlog “idiot” melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atas penetapan status tersebut,
Ahmad Dhani sempat mempertanyakannya karena apakah tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang dianggap tidak benar seperti dilansir Antara.

“Jadi kita tidak boleh menyatakan polisi korup wajib diinjak kepala? Polisi tidak paham bahwa ujaran kebencian itu adalah pernyataan kebencian kepada sesuatu yang baik. Pernyataan kebencian kepada sesuatu hal yang [buruk] itu bukan ujaran kebencian,” katanya. “Ini kriminalisasi, tidak boleh? Menyatakan kebencian kepada sesuatu yang buruk?” tandas dia. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*