Home / Headline / Jalankan Intruksi Jaksa Agung, Kajati NTT MoU Dengan Gubernur Kawal Dana Covid-19

Jalankan Intruksi Jaksa Agung, Kajati NTT MoU Dengan Gubernur Kawal Dana Covid-19

Senin 11 Mei 2020 , 22:54 WIB

Kupang, Nusa Tenggara Timur-Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) Pathor Rachman perintahkan jajarannya di seluruh Kejaksaan Negeri untuk fokus mendampingi para Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota sebagai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengamanan atau pendampingan Refocusing Anggaran Covid 19 dari APBD sebesar Rp.286 miliar lebih itu.

“Saya perintahkan kepada seluruh Kajari se NTT untuk betul-betul memberikan pendampingan dengan optimal kepada bupati dan walikota di daerah masing-masing. Adapun, dana untuk covid-19 yang dialokasikan dari APBD Propinsi NTT sebesar Rp. 286.857.476.000,” kata Pathor melalui pesannya kepada propublik.id, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Kata dia, dana alokasi itu juga termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa terkait dengan pembelanjaan alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), dan lainnya. Karena itu, sejalan dengan perintah Jaksa Agung Burhanuddin untuk turut serta membantu dengan intrumen bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan pendampingan dalam Reforcusing pengalokasin dana pusat APBD 1, dan APBD 2, dalam rangka penangulangan Covid-19.

“Hal ini, agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dan pelaksanaannya, sehingga bermanfaat dan tepat sasaran khususnya didalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin,” ungkapnya.

Selain itu Kajati Pathor, menambahkan sesuai intruksi Jaksa Agung Burhanuddin pihaknya diminta untuk melakukan sinergitas dalam rangka pengamanan dan pendampingan terhadap program refocusing kegiatan, realokasi anggaran, pengadaan serta penyaluran barang dan/jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 oleh pemerintah daerah.

“Jadi, mengikuti perintah Pak Jaksa Agung (Burhanuddin) apabila ditemukan adanya penyimpangan yg dengan sengaja dari awal ada niat jahat Mensrea, atau ada persekongkolan jahat antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia jasa sehingga diduga dapat merugikan keuangan negara agar diperberat tuntutannya untuk memberikan efek jerah,” tegas mantan Wakil Kajati DKI Jakarta dan Banten itu.

Sebelumnya pagi tadi, Kajati Pathor bersama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) dalam rangka pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Penanggulangan dan pencegahan Covid Carona di ruang Rapat Gubernur NTT di Kupang. Sekaligus diikuti jajaran Kajari dengan Walikota/Bupati melalui sarana virtual conferencce.

Sebelumnya Jaksa Agung Burhanuddin dan ditindaklanjuti lagi oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pedata dan Tata Usaha Negara memberikan pengarahan kepada para Kajati dan Kajari beserta jajarannya pada Kamis, 23 April 2020. Bahwa pengawalan anggaran Covid-19 oleh Kejaksaan disambut baik oleh para Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota maupun Bupati sehingga terhitung sampai dengan 04 Mei 2020 satuan kerja Kejaksaan RI di daerah telah menerima 130 permohonan pengamanan/pendampingan hukum dalam proses refocusing anggaran covid 19 dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten / kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditangani bersama antara bidang Intelijen dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan hingga saat ini jumlah unit kerja yang menerima permohonan pengamanan/ pendampingan refocusing anggaran covid 19 sebanyak 114 terdiri dari 13 Kejaksaan Tinggi dan 101 Kejaksaan Negeri dengan jumlah total anggaran sebanyak Rp 7.388.324.119.818.

Dalam melaksanakan kegiatan itu bidang intelijen akan memberikan dukungan fungsi pengamanan dari potensi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) sejak pengadaan, distribusi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial penanganan Covid-19 baik yang bersumber dari APBN/APBD dan APBDesa di wilayah hukum masing-masing.

Sementara untuk bidang Datun akan menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terhadap refocusing kegiatan dan realokaksi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19 berdasarkan permintaan secara tertulis dari Gubenur dan atau Walikota atau Bupati terhadap permasalahan hukum dengan berpedoman Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.

Atas kepercayaan para Kepala Daerah tersebut Jaksa Agung RI berpesan serta mengingatkan para Kajati dan Kajari beserta jajarannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik sesuai ketententuan dan jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangannnya.

“Para Jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan/pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi ” tegas Jaksa Agung Burhanuddin. (Edo/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*