Home / Indeks / Kejati Riau Mia Amiati Ajak Pemda Siak Bergandengan Bangun Desa

Kejati Riau Mia Amiati Ajak Pemda Siak Bergandengan Bangun Desa

Selasa 18 Feb 2020 , 15:21 WIB

Siak, Riau-Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati mengatakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Siak, Riau untuk lebih baik dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama mensukseskan program pembangunan yang saat ini tengah dilakukan pemerintah maka diperlukan hubungan kerjasama secara sinergitas dan koordinatif.

Karennya kata Mia, perlu untuk menjaga dan mendukung agar tugas dan fungsi masing-masing dapat terlaksana dan berhasil lebih baik. Sebab itu, Mia pun memberi arahan kepada jajarannya agar menjalin komunikasi kepada pemerintah daerah agar program-program Kejaksaan dapat tersampaikan ke tengah masyarakat.

Dalam hak ini Kajati Ria, Mia Amiati menyaksikan penandataganan nota kesepahamaan antara Kepala Kejaksaan Negeri Siak, dengan Bupati Siak tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya program jaga desa.

“Saya sangat mengapresiasi penandatanganan MoU ini, atas nama institusi Kejaksaan Tinggi Riau, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi Bupati siak dan jajarannya karena bersedia bersama Kejari Siak untuk menjalin kerjasama dengan semangat dan landasan komitmen serta kehendak yang sama untuk mendukung pembangunan di kabupaten siak menjadi lebih baik,” ungkap Mia dalam sambutanya, Siak, Riau, Selasa (18/2/2020).

Mia menekankan Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud dari Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Dimana konsep tersebut mengandung makna bahwa pembangunan tidak lagi terpusat diperkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia.

“Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk itu setiap daerah tidak harus sama dalam melaksanakan pembangunan,” ujar dia.

Mantan Wakil Kejati Riau itu menambahkan setiap daerah tidak harua sama dalam melaksanakan pembangunan, perbedaan dalam pembangunan memang perlu perlu dilakukan demi mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah.

Sesui dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

“Salah satu caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mendukung pembangunan desa, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran dana desa dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Mia menjelsaskan pada tahun anggaran 2020 alokasi dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp.72 triliuan dengan rata-rata perdesa memperoleh Rp.960 juta.

Namun, kata dia, dalam penyaluran dan penggunaan dana, sering muncul permasalahan hukum, antara lain penerimaan dana oleh desa yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, masih ditemukan adanya pemerasan dan pungutan liar dalam proses pencairan, markup dan kick back pada pengadaan barang atau jasa dan penggunaan dana desa secara tidak sah.

“Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 3 huruf B UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan pada alenia ke 7, Pasal 7 huruf D UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen RI dan MoU antara Menteri PDTT dengan Jaksa Agung Nomor 122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 TANGGAL 15 Maret 2018, Kejati maupun Kejari melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap penyaluran dan penggunaan dana Desa mulain Rekening Kas 11 Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai penerimaan di rekening kas desa (RKD),” papar dia.

Selain itu Kejati maupun Kejari juga melakukan pengamanan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, penyaluran bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota untuk desa serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

“Selain timbulnya permasalahan hukum tersebut, adakalanya minimnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa, juga menimbulkan kendala dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa menjadi tidak optimal dan mengendap di kas pemerintah daerah,” ungkap dia.

Lanjut dia menyikapi permasalahan tersebut Kejati Riau telah melakukan sosialisasi program jaga desa ke daerah-daerah di wilayah hukum propinsi Riau.

“Hal ini kami lakukan dalam rangka memperkenalkan program jaga desa dan secara berkelanjutan nantinya akan dilakukan bimbingan teknis terkait penggunaan dana desa mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sampai tahap pelaporan surat pertanggaungjawaban (SPJ),” kata dia.

Sebabnya sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Mia memberikan 4 arahan, dari lingkup kerjasama yang disepakati tersebut, sehingga dapat berlangsung dengan lebih jelas dan lebih terukur.

Pertama, diperlukan melakukan pengamanan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD sampai penerimaan direkening Kas Desa (RKD) dan melakukan pengamana penyaluran alokasi dana desa dan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi Kab/Kota untuk desa serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Kedua, melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan desa dan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) melakukan pelatihan dan sosialisasi penggunaan dana desa serta Peraturan Perundang-Undangan kepada para Kepala Desa se Kabupaten Siak, bersama dengan SKPD terkait untuk meingkatkan kinerja para kepala desa dalam penggunaan anggaran desa.

Ketiga, melakukan pengamaann dan pembahasan terkait penggunaan anggaran desa mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai tahap pelaporan SPJ.

Keempat, lanjut Mia, melakukan pengamanan proses pembangunan strategis mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan dengan cakupan sedemikian rupa.

“Maka saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Sehungga kendala ataupun penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ataupun mengurangi performa kinerja dalam upaya bersama membentuk tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab diseluruh strata dan tingkat dari pusat sampai ke daerah dan desa,” tandas Mia. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*