Home / Headline / Keluarga DL Sitorus Sesalkan Sikap Jaksa Agung Ditengah Prosesi Pemakaman

Keluarga DL Sitorus Sesalkan Sikap Jaksa Agung Ditengah Prosesi Pemakaman

Jumat 11 Agu 2017 , 10:40 WIB

 

Jakarta-Ditengah prosesi pemakaman pengusaha perkebunan asal Batak Darianus Lungguk (DL) Sitorus di Parsambilan Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa, Jumat, 11/8/2017, pihak keluarga menyesalkan sikap Jaksa Agung, HM Prasetyo yang masih mengungkit persoalan hukum perkara penguasaan lahan negara register 40 di Padang Lawas, Sumatera Utara seluas 47 ribu hektar.

Putra DL. Sitorus, Sihar Sitorus menilai sikap Jaksa Agung yang mengumbar soal eksekusi hukum orang tuanya membuat kecewa pihak keluarga, ditengah prosesi pelaksanaan acara mengantarkan DL Sitorus ke peristirahatan terakhir.

“Apakah pihak jaksa agung tidak mengetahui putusan lain diluar putusan eksekusi, seperti adanya sertifikat hak milik, putusan PTUN dan putusan perdata yang kalau dilihat bahwa semua data tersebut telah mengucilkan putusan yang diterima orang tua saya” tegas Sihar Sitorus di tengah prosesi adat Batak mendiang.

Sihar menilai seharusnya pejabat tinggi negara mengetahui nilai-nilai kemanusiaan. Dia, melihat pemberitaan itu sudah kerap dihembuskan berapa tahun terakhir ini. Dia, berharap para pejabat tetap menjalankan program Nawacita Presiden Joko Widodo tentang revolusi mental.

“Perlu di ketahui bahwa lahan yang dipersoalkan oleh Jaksa Agung adalah milik dari KPKS dan koperasi Parsub yang sudah selesai dilakukan eksekusi. Namun jika harus dieksekusi, lahan mana lagi yang akan dieksekusi,” tegas Sihar.

Sementara, anggota DPR-RI Komisi IV Anton Sihombing, menilai pernyataan Jaksa Agung terlalu terburu-buru. Beliau beranggapan jika semua putusan pengadilan sudah dijalani oleh almarhum DL. Sitorus.

“Pidana penjara 8 tahun denda 5 milyar sudah dilaksanakan. Namun mengapa Jakasa Agung akan mengeksekusi lahan DL. Sitorus. Lahan mana lagi yang akan dieksekusi?,” ujarnya saat melayat ke rumah duka DL. Sitorus, Kamis, 10 Agustus 2017.

Dia menilai bahwa semasa hidupnya DL Sitorus telah banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain dibidang perkebunan, juga di bidang kesehatan, koperasi, perbankan dan pendidikan.

“DL Sitorus sudah berjasa bagi negara dan bangsa ini. Banyak sudah dilakukan beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kenapa negara tidak melihat dari sisi itu” ujar Anton.

Bahkan, dia mempertanyakan sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang urung melakukan langkah hukum kepada pengusaha lainnya, yang kasusnya sama seperti kasus penguasaan lahan negara, namun kenapa hanya lahan DL Sitorus yang dipermasalahkan.

“Banyak kasus yang sama seperti dengan DL. Sitorus, kenapa itu tidak dilakukan penindakan, kenapa hanya DL. Sitorus” heran dia.

Terpisah tim kuasa hukum Koperasi KPKS-Bukit Harapan, Koperasi Parsub dan keluarga mendiang DL Sitorus, Marihot Siahaan, menilai tak sepantasnya ditengah kondisi keluarga yang berdukacita, Jaksa Agung malah membahas persoalan eksekusi lahan perkebunan.

“Kita menyayangkan pernyataan Jaksa Agung yang sudah dimuat di berbagai media massa. Pernyataan itu sangat memiris, apalagi jenazah DL Sitorus belum dikebumikan. Seharusnya, Jaksa Agung sebagai pejabat negara dapat menahan diri dulu,” ujar Marihot.

Ia mengatakan, pernyataan Jaksa Agung bisa menimbulkan kesan bahwa itu dilakukan terburu- buru, dan seakan memiliki kepentingan tertentu serta disetir. Soalnya, eksekusi sudah dilakukan tahun 2009 lalu.

“Pernyataan terhadap almarhum DL.Sitorus tersebut, momennya sangat tidak pas bagi etika dan perasaan budaya suku batak, utamanya kerabat dekatnya yaitu Puak Nairasaon (marga Sitorus, Sirait, Manurung dan Butar-butar). Ini melukai perasaan-batin mereka yang sedang berduka,” ungkap dia.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan bahwa timnya akan menelisik dugaan unsur korupsi didalam kasus penguasaan lahan milik negara yang dikuasai PT Torganda melalui koperasi. Menyusul akibat penguasaan lahan itu DL Sitorus pernah mendekam dalam penjara.

 

“Tidak mustahil mungkin ada korupsinya di situ, karena sekian lama itu kebun sawit tetap dikuasai oleh yang bersangkutan, sementara setiap hari kan ada hasilnya, ke mana uang itu,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kejagung, Jakarta, 8 Agustus 2017.

Meski dia mengklaim secara fisik pihaknya sudah mengeksekusi lahan negara itu sejak tahun 2009 sudah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Namun kata dia masih ada kendala-kendala dimana DL Sitorus sendiri tidak menyerahkan secara fisik.

“Kalau Kejaksaan sudah selesai menjalankan tugasnya sebenarnya, kita serahkan pada waktu itu kepada Menteri Kehutanan, sejak 2009,” ucap dia.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 2642/K/PID/2006 tanggal 16 Juni 2006 menyebutkan bahwa Jaksa eksekutor bahwa barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan itu, beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dirampas untuk negara.

“Tapi faktanya, defacto masih dikuasai oleh DL Sitorus, ini perlu tindak lanjut,” ungkapny,” sambung Jaksa Agung HM Prasetyo.

Setidaknya ada 178.000 hektar yang dikelola banyak perusahaan, sedangkan DL Sitorus melalui perusahaannya bernama PT Torus Ganda (Torganda) mengelolah 47.000 hektare.

MA memerintahkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektare di kawasan Palas Sumut yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda, serta lahan seluas 24 ribu hektar di kawasan yang sama yang dikuasai oleh KPKS Parsub dan PT Torus Ganda, disita oleh negara cq Departemen Kehutanan. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*