Home / Headline / MAKI Gugat Kejagung, Prasetyo: Penahanan Betty Tergantung Proses Hukum

MAKI Gugat Kejagung, Prasetyo: Penahanan Betty Tergantung Proses Hukum

Jumat 08 Jun 2018 , 20:30 WIB

Jakarta-Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan upaya paksa penahanan atau tidak terhadap tersangka semua tergantung dari kebutuhan dan persoalan hukum. Menyusul belum ditahannya tersangka Betty Halim, Bos PT Millenium Dana Sekuritas (MDS) dalam pusaran dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp599, 29 miliar.

“Yang namanya ditahan itu bisa iya bisa tidak, jadinya semuanya ini tergantung dari kebutuhan dan persoalan hukum untuk menahan seseorang. Kan ada pertimbangan objektif dan subjektif,” kata Prasetyo, di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Dia menekankan untuk menahan seseorang tersangka tidak harus melakukan upaya paksa. Menurutnya ada pertimbangan obyektif dan subyektif.

“Obyektif misalnya ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, seperti kasus korupsi kan lebih dari 5 tahun kan. Subyektifnya penyidik merasa perlu melakukan penahanan karena khawatir melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi-saksi,” ujar dia.

Meski demikian, untuk tersangka Betty jaksa penyidik masih mendalaminya. Jadi dengan ditahan atau tidak ditahannya.

“Saya pikir ya apakah ini merupakan bagian obyek praperadilannya ini harus dikaji lagi. Ini baru pertama kali menghadapi gugatan praperadilan krna tdk ditahan,” ujar dia.

Terkait tim jaksa untuk bertarung melawan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di persidangan pihaknya sudah mempersiapkan jaksa-jaksa yang siap bertarung di pengadilan. Hal itu menanggapi LSM MAKI yang akan mempraperadilankan kejaksaan terkait belum ditahannya tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015, Betty Halim.

“Kalau ada yang ajukan praperadilan kita siap. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan respon dan tanggapan,” papar dia.

Nah mengenai hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk sidang Direktur Ortus Holdings, Edward Seky Soeryadjaya dalam perkara yang sama dengan tersangka Betty, menurut dia bahwa pemikiran hakim sama sehingga persidangan jalan terus setelah eksepsinya ditolak.

“Ya bagus alhamdulillah (eksepsinya Edward), berarti hakim tipikor sama pemikirannya dengan kejaksaan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi proses hukum Edward Soeryadjaya itu, tidak ada alasan sedikitpun untuk menghentikan penyidikan atau penuntutannya. Kita jalankan,” ujar dia.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Edward Seky Soeryadjaya terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) sebesar Rp599,4 miliar

Edward Seky Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Pasalnya, Edward diduga ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham SUGI. Dan dia dikenakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tersangka yang lain yakni mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) 2013-2015, Muhammad Helmi Kamal Lubis sudah divonis 7 tahun penjara serta denda Rp600 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Mantan Presdir Dana Pensiun Pertamina itu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*