Home / Indeks / MK Gugurkan 16 Perkara Gugatan Pilkada, KPU Akan Tetapkan Paslon Terpilih

MK Gugurkan 16 Perkara Gugatan Pilkada, KPU Akan Tetapkan Paslon Terpilih

Senin 18 Jan 2016 , 18:09 WIB

Jakarta – Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada), majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sudah mengugurkan 16 perkara dari 40 perkara yang sudah di putus melalui putusan sela‎ dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Diantara 16 perkara yang ditolak hakim konstitusi tersebut adalah seperti PHPKada Kab Tomohon,Sulawesi Utara; Kab Dompu, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Nabire, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo, Papua; Kabupaten Gresik, Jawa Tengah; Kota Tidore,

Hakim konstitusi dalam pertimbangannya, belum menyentuh mengenai ambang batas suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

MK baru‎ menggunakan Pasal 157 UU Pilkada yang mengatur teknis waktu pendaftaran gugatan Pilkada terhitung sejak hari penetapan rekapitulasi pemenang oleh KPU pada 16 Desember 2015.

Menyikapi putusan itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Haddar Nafis merasa puas atas penetapan hakim MK dalam putusan sela tersebut.

Sebab, jauh hari sebelum putusan sela
ini ditetapkan, pihaknya sudah memprediksi pengugat yang di tolak permohonannya karena melebihi
tenggat waktu yang dibataskan.

Sesuai Pasal 157 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada), di mana telah ditetapkan 3×24 jam pendaftaran permohonan ke MK.

‎”Saya kira kurang lebih iya demikian ya kita sudah prediksi. Kami punya catatan siapa-siapa yang memasuki (pendaftaran) tidak sesuai dengan tenggang waktu,” ucap Hadar di Gedung MK.

Sebelumnya Hakim konstitusi menolak lantaran, perkara melebihi tenggat waktu 3×24 jam pendaftaran gugatan. Seperti gugatan PHPKada yang dilayangkan Kabupaten Gresik permohonannya hanya selang 7 menit langsung digugurkan.

MK sendiri menggunakan Pasal 157 UU Pilkada yang mengatur teknis waktu pendaftaran gugatan Pilkada terhitung sejak hari penetapan rekapitulasi pemenang oleh KPU pada 16 Desember 2015.

Meski demikian lanjut Hadar, pihaknya sudah memprediksi, namun dia mengaku, tidak bisa memastikan sebelumnya kalau MK akan menjadikan Pasal 157 itu
sebagai senjata. Sebab, MK tentunya dapat memutus dengan pertimbangan yang lain juga.

“Karena mendapatkan putusan itu kami
menghormati dan meminta agar KPU Daerah melakukan tindakan selanjutnya,” ujar dia.

Dengan putusan ini, maka SK KPUD‎ tentang penetapan perolehan suara pasangan calon ini berarti menggugurkan permohonan para pemohon yang menjadikan SK tersebut sebagai objek sengketa.

‎”SK tetap berlaku, dan kami selanjutnya akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Berdasarkan putusan ini KPU jadinya sudah dapat menetapkan pasangan calon terpilih,” ucap Hadar.

Dia menegaskan ditengah-tengah sidang gugatan ini, KPU secepatnya akan mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon terpilih dalam waktu dekat. Alasannya, putusan MK bersifat terakhir dan mengikat.

“Secepatnya. Mungkin dalam waktu satu hari setelah kita mendapatkan putusan ini kami akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka dan menetapkan pasangan calon terpilih ke-21 daerah ini,” tegasnya.

“Karena terkait dengan perolehan suara pasangan calon terpilih, putusan ini sudah final dan mengikat,” sambungnya.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*