Home / Headline / MK Tolak Uji Materi Soal Remisi, Barnabas Menyesal Jadi WNI

MK Tolak Uji Materi Soal Remisi, Barnabas Menyesal Jadi WNI

Selasa 07 Nov 2017 , 18:04 WIB

 

Jakarta-Majelis sidang Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan lima terpidana yakni Barnabas Suebu, OC Kaligis, Suryadharma Ali, Irman Gusman, dan Waryana Karno. Terkait aturan pemberian remisi pada uji materi Pasal 14 ayat 1 huruf i UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat menila dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan ditolak seluruhnya. Hakim konstitusi dalam putusannya mengatakan tidak ada unsur diskriminasi dalam 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Karena ini merupakan hak narapidana, termasuk hak remisi adalah hak hukum yang diberi pemerintah sepanjang memenuhi syarat.

“Maka remisi bukan tergolong pada HAM dan hak konstitusional. Hal demikian tidak diskriminatif sama sekali. Sementara, menurut Mahkamah PP merupakan kecenderungan pemerintah dalam memperketat pemberian remisi,” ujar Hakim Ketua Arief.

Menyikapi hal ini, Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu menyesalkan atas putusan Hakim MK, karena dinilai ada perlakuan hukum yang tebang pilih. Dia pun menyesal sebagai Warga Negara Indonesia. “Saya sebagai orang Papua menyesal ikut bergabung ke NKRI. Di pengadilan saya juga tidak terbukti satu sen pun korupsi. Tapi saya masih didzolimi. Jadi saya menyesal (Jadi WNI). Tulis itu ya,” ungkap Suebu usai persidangan.

Mantan Gubernur Papua Periode 2009-2014 itu menganggap putusan hakim konstitusi tidak memiliki rasa keadilan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena putusannya bermakna memperkuat perlakuan yang diskriminatif terhadap warga binaan.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, walaupun keputusan itu harus kami hormati. Tapi ini justru bertentangan dengan konstitusi itu sendiri,” ucapnya. Dia menegaskan, permohonan gugatan yang diajukan bersama empat rekannya itu, lantaran sebagai warga binaan di penjara, untuk mencari keadilan dalam hal mendapatkan hak remisi.

“Kami ingin MK menilai permohonan UU Nomor 12 tahun 2015 tidak boleh mempunyai perlakuan yang diskriminatif. Tapi kenyataannya, putusan hakim justru memperkuat perlakuan diskriminatif,” tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah terpidana tindak pidana korupsi di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, mengajukan permohonan uji materi UU Pemasyarakatan di MK. Mereka menilai, terjadi diskriminasi dalam menerapkan pemberian remisi bagi warga binaan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Karena itu mereka mengajukan uji materiil atas pelaksanaan UU Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan nilai HAM.

“Jadi, kami meyakini bahwa hak kodrat terhadap narapidana yang merupakan terpidana yang semua telah mendapat vonis serta memenuhi The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prioner maka hak remisi tersebut adalah universal,” tegas kuasa hukum pemohon, Rullyandi.

Dia juga menyebutkan, bahwa keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan adalah multitafsir. Sedangkan, Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan menyatakan “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”. Pihaknya menilai dalam pelaksanaannya, hal yang dibunyikan pada pasal tersebut tidak diberikan kepada para pemohon.

Untuk itu, para pemohon melalui petitum-nya meminta MK untuk menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*