Home / Headline / Munas PJI Jaksa Agung Tekankan Perjuangkan Kewenangan Sentral Otoritas Di Kejaksaan Dari Kemenkumham

Munas PJI Jaksa Agung Tekankan Perjuangkan Kewenangan Sentral Otoritas Di Kejaksaan Dari Kemenkumham

Kamis 01 Feb 2018 , 16:47 WIB

JakartaMusyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Munas PJI) yang mengarah pada kegiatan setahun sekali periode 2016-2017, adapun yang menjadi perhatian kejaksan adalah menyikapi kewenangan Central Authority dalam penyelenggaraan Mutual Legal Assistance (MLA) terkait kerjasama Imbal-Balik dalam Masalah Pidana antar Negara.

“Perlu dijelaskan bahwa saat ini kewenangan Central Authority sudah tidak relevan lagi berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berhubungan dengan proses penegakan hukum,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam pembukaan Munas PJI, di Kejagung, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sebab itu kata dia, dalam Munas PJI kali ini hendaknya juga perlu mengangkatnya menjadi sebuah topik yang penting dibahas, ditindak lanjuti dan diperjuangkan. Dengan, membuat rumusan, formulasi dan langkah perencanaan upaya apa yang harus ditempuh dan dilakukan untuk menjadikan Kejaksaan sebagai Central Authority dalam penegakkan hukum di negara ini.

“Disamping permasalahan diatas, Munas PJI hendaknya mengkaji juga secara komprehensif kekhususan karakteristik Kejaksaan secara kelembagaan maupun profesi yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” papar dia.

Lebih lanjut ucap Prasetyo, bertepatan dengan DPR sedang mengajukan hak inisiatifnya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ASN. Oleh karena itu PJI dapat memanfaatkan momentum hak inisiatif DPR tersebut dengan mengusulkan untuk memasukkan kepentingan Kejaksaan didalamnya.

“PJI hendaknya memanfaatkan kesempatan itu dengan respon  merancang langkah-langkah yang komprehensif juga dalam rangka penguatan institusi Kejaksaan, yang akan berpengaruh terhadap sejauh mana institusi Kejaksaani mampu menjawab dan memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya,” papar dia.

Dia berharap bahwa amanah yang harus dipegang teguh dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh dan menyeluruh dalam  melaksanakan tugas penegakan hukum dan tugas-tugas lainnya dengan baik berangkat dari profesionalisme dan integritas yang sepenuhnya hanya demi menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai syarat bagi terselenggaranya penegakan hukum yang damai dan menyejukkan, yang bermanfaat bagi tercapainya tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat.

Sementara Ketua Umum PJI, Noor Rachmad menjelaskan bahwa Central Authority yang diarahkan Jaksa Agung itu adalah otoritas pusat yang fungsinya ketika ada hubungan timbal balik antara negara dengan negara itu yang mewakili.

“nah sekarang konteksnya adalah Kumham itu bukan lagi sebagai lembaga yang melaksanakan tugas penanganan hukum atau yudisial. Dia itu adalah lembaga yang asuransi dengan perundang-undangan,” ucap Noor.

Noor yang juga Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu mengatakan kalau dulu kementerian kehakiman karena ada tugas yudisial, karena tidak punya kewenangan dalam tugas yudisial maka pada akhirnya ketika ada komunikasi antar negara itu pada akhirnya tidak langsung ditangani Kumham, tapi minta bantuan kejaksaan dan kepolisian.

“ini tentu menambah panjang birokrasi oleh karena itu lebih ideal akan dilaksana kejaksaan aparatur yang memiliki kewenangan dibidang penanganan hukum,” papar Noor.

Dia mencontohkan, masalah buronan yang dicari di negara lain oleh interpol mungkin ketika mengejar harta di negara lain itu perlu MLA (Mutual Legal Action) yang akan membahas mengenai bagaimana caranya mencari harga yang ada di negara itu.

“Sehingga butuh kerjasama dengan negara-negara, nah ini yang mewakili secara administratif adalam Kumham ketika dia (Kemenkumham) mau mengeksekusi dia enggak tau persoalannya. Ini perkara yang mana, caranya gimana? Sejarahnya bagaimana? Pasti akan diarahkan ke kejaksaan atau kepolisian,” ujar dia.

Karena kata Noor hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang mengetahui teknis perkara tersebut. Dan, ini berarti akan menambah panjang birokrasi tapi kalau sudah dikuasai oleh kejaksaan tinggal memanggil yang menangani masalah itu dan mencari berkasnya lalu apa langkah selanjutnya.

“Itu lebih memudahkan dalam rangka untuk mempercepat proses penanganannya. Penelusuran aset atau mengejar terpidana yang lari keluar negeri. Proses administrasinya kan ada dan itu dibuat oleh Kemenkumham. Tapi akhirnya Kemenkumham itu minta bantuan ke instansi yang punya kewenangan penanganan hukum,” papar dia.

“Seperti, dakwaannya, tuntutannya dan putusanya seperti apa dan itu kembali lagi ke kejaksaan dan ini kan panjang birokrasinya, nah ini sebagai bagian dari penguatan kelembagaan menjadi materi yang akan dibahas sesuai arahan dari Jaksa Agung,” sambung Noor.

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*