Home / Indeks / Perang Tagar Pilpres Perlu Literasi Media Digital

Perang Tagar Pilpres Perlu Literasi Media Digital

Monday 16 Apr 2018 , 17:51 WIB

Jakarta-Meski belum ada pasangan calon Presiden 2019 secara definitif, seolah genderang perang konten sosial media tampaknya sudah dimulai. Perang tagar Pilpres pun terjadi. Tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada #2019 Tetap Jokowi, di sisi lain muncul #2019 Ganti Presiden. Semua itu bertujuan untuk menguasai ruang publik. Bahkan mereka seolah sudah saling men-downgrade.

Demikian disampaikan Emrus Sihombing, Pemerhati Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan kepada wartawan, Jakarta, Senin (26/4/2018).

“Perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu, sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia,” kata dia.

Dia menjelaskan, merujuk pada realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, seperti konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019.

“Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air,” papar dia.

Emrus yang juga Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner itu menekankan tentang bagaimana mengatasi perang konten lewat sosial media. Dia mengemukakan, ke depan dengan semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019 intensitas perang konten akan semakin kuat atau panas, antara aktor politik yang satu terhadap yang lain.

“Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pengawai negeri maupun yang bukan, sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu,” ucap dia.

Karenanya, dia menghimbau Kemenkominfo selaku leading sector dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah lebih proaktif lebih baik, sebagaimana telah diselenggarakan oleh Polri melalui Polda Sumut bekerjasama dengan Kemenkominfo telah mengelar pelatihan literasi digital bagi aparat Kepolisian, di beberapa wilayah di Sumut, pada Selasa, 10 April 2018.

“Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, maka materi literasi media digital dunia maya, menurut hemat saya, yang paling utama diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka menangkal dampak negatif hiruk-pikuk wacana antar para politisi di ruang publik yang tampaknya akan semakin kencang menjelang tahun politik,” ungkap dia.

Diantaranya kata dia mengenal ciri-ciri hoax, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA. Kemudian kiat menulis pendapat, informasi dan berita yang tidak bertentangan dengan UU ITE, lalu etika komunikasi di ruang publik, serta dampak hoax dan eksploitasi SARA pada masyarakat dan budaya.

“Selain itu kecerdasan menggunakan sosial media; kecerdasan membuat release untuk sosial media; kecerdasan menganalisis isi website; kemampuan membuat weblog dan mengisi konten multimedia; dan teknik produksi konten video dengan kamera smartphone (HP) yang produktif; terakhir menguasai penggunaan aplikasi editing video dan foto,” tutup Emrus. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*