Home / Indeks / Perkuat Pendampingan Hukum Pegadaian Jalin MoU Dengan Kejagung

Perkuat Pendampingan Hukum Pegadaian Jalin MoU Dengan Kejagung

Rabu 07 Nov 2018 , 14:59 WIB

Jakarta-Perkuat hubungan koordinasi dalam bidang penegakan hukum, PT Pegadaian (persero) mengandeng Kejaksaan Agung untuk memperkuat Good Corporate Governance (GCG) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Isi nota kesepahaman tersebut kata Jaksa Agung HM Prasetyo meliputi koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset, pengawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan.

“Selain pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara(TUN), serta pertukaran data/informasi terkait penegakan hukum, peningkatan konpentensi sumber daya manusia(SDM), dan pelayanan jasa pegadaian,” ucap Prasetyo di Sasana Pradhana, Kejagung, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Dijelaskan dia pertimbangan hukum yang diberikan kejaksaan sebagai bentuk pencegahan diantaranya mencakup pendapat hukum atau legal opinion pada bidang Perdata bisa dan Tata Usaha Negara, pendampingan hukum atau legal assistance, dan audit hukum atau legal opion.

“Pendampingan itu dengan harapan dapat memperkecil celah prlanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pegadaian (persero) Sunarso, mengatakan dengan penandatangan nota kesepahaman ini, pihaknya menyakini reputasi Pegadaian sebagai Lembaga keuangan BUMN yang terpercaya selalu menerapkan prinsip_prinsip GCG secara baik dan benar, terutama terkait hukum perdata dan tata usaha negara(TUN).

“Karena Pegadaian selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responaibility, independency, dan faimess,” kata Sunarso.

Dia menjelaskan MoU tersebut merupakan salah satu upaya pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value Pegadaian yang merupakan badan usaha milik negara.

“Hal ini sejalan dengan transformasi bisnis dan budaya yang sedang dilakukan di Pegadaian,” ungkap Sunarso.

Lanjut dia kerjasama ini untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi korporasi dan lembaga pemerintah dengan harapan kerjasama tersebut akan berjalan baik, sehingga dapat menciptakan kerjasama yang dan mencapai tujuan yang telah di bentuk dapat di lakukan secara optimal.

“Adanya kerjasma ini juga dapat membantu pengembangan kerja pegadaian menjadi lebih terarah sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandas dia. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*