Home / Indeks / Pilkada Sumut, Mampukah Bertarung Program Dan Menghindari Politik Primordial?

Pilkada Sumut, Mampukah Bertarung Program Dan Menghindari Politik Primordial?

Sunday 18 Mar 2018 , 06:58 WIB

Oleh: Dr. Emrus Sihombing

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara akan menarik perhatian bagi seluruh warga yang ber-KTP di wilayah itu, dan warga perantauan asal Sumut serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Mengapa?

Sumut, selama ini terkenal dengan pluralisme yang mengakar pada tradisi ke-Sumatera Utara-an. Salah satu ke-khas- an budaya Sumut yang kental dengan logat dan pilihan kata yang tegas, bersahabat, hangat dan bersahaja.

Salah satu ciri menonjol dari warga Sumut, yaitu sangat senang berterus terang. Perilaku komunikasi panggung belakang relatif tidak begitu berbeda dengan panggung depan.

Oleh karena itu, setiap pasangan calon Pilkada Sumut 2018 ini harus membawa “nafas” pluralis dan keterusterangan dan ketulusan membawa masyarakat Sumut maju pesat lima tahun ke depan. Paslon harus menjauhkan diri dari isu pengkotak-kotakkan warga Sumut atas dasar apapun utamanya kepercayaan.

Jangan sampai salah satu Paslon, baik langsung atau tidak kangsung, atau tim sukses melakukan kontrak politik atas dasar primordial, seperti keberpihakan terhadap kepercayaan tertentu.

Misalnya, membangun ini – itu untuk satu golongan kepecayaan tertentu, sementara untuk sekelompok warga dari kepercayaan tertentu sama sekali tidak dilakukan.

Pemimpin semacam ini, disadari atau tidak, sangat tidak mengindahkan sila kelima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ke depan yang bersangkutan berpotensi menjadi pemimpin yang tidak adil.

Politik identitas semacam itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, apalagi di era zaman now, saat ini.

Sebab, bila ada Paslon mengeksploitasi atas dasar politik primordial, itu menunjukkan ketidakpercayaan diri Paslon tersebut dan sekaligus bukti ketidakterandalan program yang ditawarkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang sedang dihadapi warga Sumut, antara lain persoalan infrastruktur, kesehatan, ketertinggalan pendidikan, kesejahteraan ekonomi, tingkat pengangguran dan sebagainya.

Bahkan bila ada sekelompok orang mengeksploitasi politik primordial, yang boleh jadi dari luar tim sukses, dalam rangka mengeksploitasi persepsi publik, maka para Paslon, utamanya yang diuntungkan dari politik primordial tersebut, harus menolak dengan tegas yang disampaikan ke ruang publik melalui media massa dan sosial media.

Tidak boleh ada pembiaran, utamanya dari paslon yang diuntungkan oleh politik primordial tersebut. Seban, bersikap netral saja pun pada krisis moral, sama saja amoral.

Untuk itu, para Paslon harus membuat dan menawarkan program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya sebagai berikut:

Pertama. Paslon menjelaskan program yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari angka yang sekarang menjadi naik secara signifikan pada setiap tahun.

Kedua, membangun pelayanan publik dengan model jemput bola. Dengan perkembangan teknologi, para pegawai Pemda Sumut, tentu kerjasama dengan instansi pemerintah pusat yang ada di Sumut, mengunjungi rumah penduduk untuk memberi pelayanan publik dengan kenderaan sepeda motor yang dilengkapi seperangkat teknonologi pelayanan publik mampu membuat KTK, Akte Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya.

Kenderaan ini berkeliling dari desa ke desa dengan menggunakan pengeras suara yang menyampaikan, “Pelayanan Publik, Pelayanan Publik”

Ketiga, membeli satu Helikopter Ambulance untuk setiap pemda tingkat dua yang digunakan mengangkut pasien darurat dari rumah atau tempat kejadian ke Rumah Sakit.

Penulis:

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Dosen Fisip Universitas Pelita Harapan, Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan.

 

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*