Home / Indeks / Polda Sumut Tahan Bonaran, Pengacara Mengadu ke Kapolri

Polda Sumut Tahan Bonaran, Pengacara Mengadu ke Kapolri

Kamis 18 Okt 2018 , 18:21 WIB

Jakarta-Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang melalui kuasa hukumnya Charles Hutagalung melaporkan penyidik Polda Sumatera Utara ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait penangkapan yang diduga tidak sah bertentangan dengan Peraturan Kapolri.

“Tindakan penyidik yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap klien kami dinilai melawan hukum. Karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana,” ujar Charles Hutagalung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Terkait hal itu, Charles meminta Kapolri agar perintahkan Kabareskrim untuk melakukan gelar perkara (ekpose) terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara. Jika memang tidak temukan bukti yang cukup, kasus tersebut sebaiknya dihentikan demi menghindari peradilan sesat.

“Pak Kapolri mencegah kriminalisasi yang berpotensi terjadi¬† level penyidi,” ujarnya.

Kasus yang menyeret Bonaran Situmeang karena dituding melakukan perbuatan penipuan dengan menjanjikan lulus CPNS. Karena dia menilai bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Bonaran hanya berdasarkan laporan dari satu pihak dengan nomor LP/848/VIII/2018/SKPT tanggal 6 Juli 2018 atas nama Pelapor berinisial HRS.

Atas laporan itu penyidik Polda Sumut langsung menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP.LIDIK/591/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2018.

“Nah, disitu kliennya kami menerima undangan sifatnya Wawancara No.B/2213/VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 penyidik Polda setempat telah meminta keterangan dari klien kami, dan klien kami memberikan keterangan tidak mengenal pelapor dan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan pihak pelapor,” ujarnya.

Sebaliknya, saat itu tegas Charles, Bonaran meminta kepada penyidik, bukti sebagai landasan laporan pihak pelapor.

“Klien kami tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan dan ternyata penyidik mengatakan tidak ada bukti yang dijadikan landasan laporan dimaksud,” ucapnya.

Seyogyanya, kata dia menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa buang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam UU.

“Sangat mengherankan dan aneh, walau tidak ada bukti bahwa klien kami melakukan perbuatan sebagaimana dalam laporan tersebut. Ternyata penyidik meningkatkan perkara dimaksud ke tingkat penyidikan. Klien kami menerima panggilan untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat panggilan nomor SPgl/24/26/IX/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 September 2018,” ujarnya.

Charles menegaskan jika menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP Jo Pasal 1 ayat 2 dengan peraturan Kapolri No.14/2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga berdasarkan ketentuan pada butir (f) bahwa penyidik haruslah terlebih dahulu mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti yang dikumpulkan tersebut barulah diakhir penyidikan ditentukan siapa tersangkanya.

“Penangkapan bisa dilakukan jika ada bukti permulaan, tersangka dua kali dipanggil secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. Ini anehnya, klien kami belum diperiksa langsung ditangkap dan di tahan. Padahal klien kami korporatif dalam penegakan hukum,” ungkap dia.

Jadi, penangkapan yang dilakukan oknum penyidik kepada klien kami pada Selasa 16 Oktober 2018 masuk dalam perbuatan melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kapolri.

“Kami meminta Kapolri menindak oknum penyidik yang dimaksud, sehingga tidak menjadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum. Selain itu citra Polri di mata Masyarakat,” tandas dia.

Seperti diketahui, belum lama menghirup udara bebas, mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, Raja Bonaran Situmeang harus menerima kenyataan pahit lantaran langsung ditahan di Polda Sumatera Utara usai dijemput di LP Sukamiskin.

Penyidik Polda Sumut menetapkan Bonaran sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai Rp 3,5 miliar saat menjabat Bupati Tapteng pada 2013.

“Korbannya lebih dari satu orang. Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada, dilakukan gelar perkara dan status terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Sabtu 19 Mei 2018. (Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*