Home / Headline / Rutan KPK Penuh, Dewie Huni Rutan Pondok Bambu

Rutan KPK Penuh, Dewie Huni Rutan Pondok Bambu

Kamis 22 Okt 2015 , 19:10 WIB

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo ke Rutan Pondok Bambu. Sebelumnya, kasus dugaan suap terkait pembahasan proyek pembangkit listrik tenaga micro hydro di Papua itu sempat menghuni Rutan KPK selama beberapa jam sejak mulai ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif pada Kamis (22/10/2015) dinihari.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan pemindahan penahanan Dewie dilakukan lantaran kapasitas Rutan KPK sudah penuh.

“Alasannya kapasitas,” ucap Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain kapasitas Rutan, pemindahan penahanan tersebut dilakukan untuk menghindari Dewie berhubungan dengan tersangka lain dalam kasus yang sama. Selain Dewie, KPK diketahui menahan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua Iranius, pengusaha Setiadi, dan sekretaris pribadi Dewie yang bernama Rinelda Bandoso.

“Kita pisahkan antara orang-orang yang saling berhubungan,” terang dia.

Dewie sendiri, kata Yuyuk, menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter. Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya meyakini kesehatan adik Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo itu dalam kondisi prima untuk menjalani proses pemindahan penahanan, meskipun baru saja menjalani pemeriksaan secara maraton selama 32 jam setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (20/10/215) malam.

Mengenakan baju tahanan, Dewi terlihat mendatangi Gedung KPK sekitar pukul 14.21 WIB untuk pemindahan penahanan ini.  Dewie yang keluar Gedung KPK sekitar pukul 17.05 mengakui kedatangannya bukan untuk diperiksa. Dewie mengaku mengurus pemindahan penahanan.

Sebelumnya, Tim Satgas KPK melakukan OTT di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Bandara Soekarna-Hatta pada Selasa (20/10/2015). Dari OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang dan menyita uang sebesar SGD 177.700 yang diduga uang suap terkait pembahasan proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Deiyai, Papua untuk dimasukan dalam APBN tahun anggaran 2016. KPK selain itu juga menyita sejumlah dokumen, dan telepon genggam yang diduga terkait dengan tindak pidana itu.

KPK setelah melakukan pemeriksaan secara intensif kemudian resmi menetapkan Dewie Yasin Limpo, Bambang Wahyu Hadi (staf ahli Dewie) dan Rinelda Bandoso (sekretaris pribadi Dewie) sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga micro hydro di Kabupaten Deiyai, Papua untuk dibahas dan dimasukan dalam APBN 2016. Sedangkan Iranius (Kepala Dinas ESDM Deiyai), dan Setiadi (pengusaha) ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

Iranius dan Setiadi, sebagai tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Dewie, Rinelda, dan Bambang dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penulis: Ade Tranggana
Editor: Edward Gabe

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*