Home / Ekonomi / Sengakrut Perjanjian Bumi Gas vs Geo Dipa, Betulkah Ada Jusuf Kalla Dibaliknya?

Sengakrut Perjanjian Bumi Gas vs Geo Dipa, Betulkah Ada Jusuf Kalla Dibaliknya?

Rabu 19 Feb 2020 , 20:33 WIB

Pitunews.com-Perusahaan PT Bumigas Energi mendapat tekanan dari kekuasaan dalam memperjuangkan haknya terkait kerjasama dengan PT. Geo Dipa Energi di proyek panas bumi Dieng dan Patuha. Selain campur tangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Surat Rekomendasi yang salah terkait rekening Bumigas di HSBC Hongkong, ada juga intervensi dari Sekretariat Wakil Presiden saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden.

Seperti diketahui, PT Bumigas Energi memenangkan tender pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Jawa Tengah dan PLTP Patuha di Jawa Barat. Tender dilakukan oleh PT Geo Dipa Energi pada 2002.

Dalam perjanjian kerjasama yang diteken kedua pihak (No. KTR 001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005), PT Bumigas sebagai pemodal atau pencari modal, terlibat dalam pembangunan PLTP, dan hak mengelola bersama dengan PT Geo Dipa Energi. Kerjasama ini dikenal dengan istilah build operate together transfer (BTOT).

Menurut Kuasa Hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto, belakangan diketahui, PT Geo Dipa ternyata tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi dan Izin Wilayah Kerja (WKP). Karena tidak mau mengambil risiko PT Bumigas menunggu adanya kejelasan izin untuk melanjutkan kerjasama.

Namun, belakangan ada intervensi dari kekuasaan yang hendak menyingkirkan PT Bumigas dari kerjasama itu Pada 3 Agustus 2007, Bumigas diundang oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) lewat Surat No.: B. 1995/ Setwapres/ 04/ 08/ 2007. Surat itu diteken oleh Achmad Sanusi, Deputi Seswapres Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Belakangan, Achmad menjadi Komisaris Utama di PT Geo Dipa.

Dalam pertemuan itu, dari PT Bumigas hadir Komisaris Utama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozi, Direktur Utama Hariono Muliawan, dan Direktur Operasional Agus Setiabudi.

Sementara dari Setwapres dihadiri oleh M. Abdul dan Bapak Achmad Sanusi selaku pihak yang mengundang. Hal mana Sekretariat Wakil Presiden saat itu turut campur terkait dengan pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha.

“Dalam pertemuan itu, PT Bumigas diminta mundur oleh orang-orang di Kantor Setwapres. Achmad Sanusi sendiri saat ini menjadi Komisaris Utama di PT Geo Dipa Energi.Perlu diketahui saat rapat tersebut berlangsung posisi Wakil Presiden RI dijabat oleh M. Jusuf Kalla,” kata Khresna Guntarto dari Kantor Hukum BPN Law Firm dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Februari 2020.
.
Intervensi kekuasaan politi dalam sengkarut pengelolaan panas Bumi Dieng-Patuha juga semakin terliht pada 2016. Seorang yang mengaku sebagai perwakilan dari Solihin Kalla bernama Damos, mendatangi Kantor Hukum BNP Law Firm. Orang itu meminta BNP melobi jajaran direksi dan pemegang saham Bumigas Energi untuk melepas sahamnya.

“Permintaan itu tentu saja kami tolak,” kata Guntarto.

Disisi lain, Khresna Guntarto juga membantah tudingan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri yang menyebut adanya potensi kerugian negara yang dilakukan Bumigas Energi di proyek panas bumi Dieng dan Patuha.

“Sikap KPK yang membela kepentingan PT Geodipa Energi untuk mendepak PT Bumigas Energi patut dipertanyakan. KPK tidak layak menuding masuknya PT Bumigas Energi dalam proyek Dieng dan Patuha akan mengakibatkan kerugian negara. KPK seharusnya memeriksa potensi kerugian negara yang dilakukan oleh PT. Geo Dipa Energi,” kata Guntarto.

Menurut Guntarto, yang berpotensi merugikan negara justru PT Geo Dipa Energi lantaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi dan Izin Wilayah Kerja (WKP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Panas Bumi.

“PT Geo Dipa Energi diduga kuat melanggar dan telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana proses penyidikan masih berlangsung di Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi Nomor LP/700/ VII/2016/Bareskrim,” kata Guntarto.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut adanya potensi kerugian negara dalam salah satu proses negosiasi antara PT Bumigas dan PT Geo Dipa pada 2017. Saat itu, Bumigas menuntut Geo Dipa Energi untuk menyerahkan proyek Patuha I yang telah berproduksi senilai USD 3 – 4 juta setipa bulannya.

Pernyataan Ali Fikri itu terkait dilaporkannya Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum PT Bumigas. Pahala dilaporkan karena mengeluarkan surat rekomendasi berdasarkan pengaduan dari Geo Dipa dalam surat tertanggal 16 Februari 2017 dengan nomor 029/PST.00-GDE/II/ 2017

Dalam surat itu, Geo Dipa meminta klarifikasi rekening bank milik PT Bumigas Energi yang disebut berada di Bank HSBC Hongkong. Sebab, dalam suratnya kepada Geo Dipa, Bumigas mengaku telah mendapat setoran dana pada 29 April 2005 sebesar 40 juta Hongkong Dolar dari investornya yang disebut dari Honest Group Holdings Limited. Itu setara dengan 5.160.000 USD saat itu.

Namun, dalam surat yang diteken oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, disebutkan bahwa transaksi tersebut tidak dapat ditelusuri karena diluar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. Selain itu, menurut informasi yang didapat KPK, PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup.

Keterangan Pahala Nainggolan itu dibantah Guntarto. Menurutnya, keterangan Pahala itu tidak benar karena PT. HSBC Indonesia bukanlah cabang dari Bank HSBC Hongkong.

Selain itu, kata Guntarto, berdasarkan keterangan HSBC Hongkong sendiri tanggal 28 Maret 2018 kepada PT. Bumigas telah dijelaskan bahwa pernah ada satu kali pembayaran kepada rekening HSBC Hongkong atas nama PT Bumigas tahun 2005.

“Dengan demikian, Surat Pejabat KPK kepada PT Geo Dipa bersifat ambigu dan diduga menyampaikan keterangan palsu dengan menyimpulkan secara sepihak dan tidak benar PT Bumigas tidak memiliki rekening HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun yang telah tutup,” kata Guntarto.

Atas dasar itu, PT Bumigas Energi melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri. Aduan itu tertuang dalam surat dengan nomor laporan LP/B/0895/X/2019/Bareskrim.

“Berdasarkan bukti yang ada, Bumigas Energi telah menyediakan ketersediaan dana tersebut sebagaimana Surat PT. BGE No. 089/2005 pada tanggal 29 April 2005 kepada PT. Geo Dipa. First drawdown yang dibuktikan sejumlah 40 juta Dollar Hongkong atau setara USD 5.160.000 saat itu,” tambah Guntarto.

Menurut Gutarto, fakta itu diingkari oleh Pt Geo Dipa dengan memanfaatkan oknum pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konfirmasi terhadap penyediaan dana dan pembukaan rekening atas nama PT. Bumi Gas Energi di Bank HSBC (Hongkong). Surat permintaan konfirmasi itu dilayangkan oleh PT Geo Dipa ke KPK. (Edo/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*