Home / Headline / Sprindik Baru Mobile 8, Jampidus: Masih Proses

Sprindik Baru Mobile 8, Jampidus: Masih Proses

Kamis 12 Jan 2017 , 13:37 WIB

Jakarta-Tim jaksa penyidik Gedung Bundar segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom. Menyusul permohonan praperadilan yang diajukan kedua tersangka yakni Komisaris PT Bhakti Investama Hary Djaja dan mantan Direktur PT Mobile 8 Telecom Anthony Chandra Kartawiria di kabulkan Hakim tunggal Iriawa  pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saat ini kasus itu masih berproses,” kata Jaksa Agung Muda Pidan Khusus Arminsyah, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Secara terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo membantah bahwa perkara PT Mobile8 Telecom bukan ranah kasus pajak, melainkan murni tindak pidana korupsi. Sehingga pihaknya akan menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut.

“Kejaksaan Agung bukan menangani kasus pajak,” kata Prasetyo, Jumat pekan lalu.

Prasetyo menilai bahwa kasus ini bukanlah kasus pajak lantaran penyidik Pidsus telah mengantongi kerugian negara akibat pembayaran restitusi pajak perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan kedua tersangka itu terkait penetapan tersangka. Namun, Kejaksaan meyakini dalam kasus tersebut ada kerugian negaranya.

“Yang pasti sudah ada audit kerugian negaranya,” ujar Prasetyo.

Dalamputusan praperadilan itu, hakim tunggal memerintahkan untuk menghentikan penyidikan kasus itu karena kasusnya lebih mengarah ke penyidik pajak. PT Mobile8 Telecom diduga telah melakukan manipulasi atas transaksi penjualan produk telekomunikasi di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya PT DNK senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.

Pada Desember 2007, Mobile 8 Telecom telah dua kali mentransfer uang masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar. Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan pihak PT Mobile 8, invoice dan faktur yang sebelumnya dibuatkan purchase order yang seolah-olah terdapat pemesanan barang dari PT DNK, yang faktanya PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile 8 Telecom.

Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 Telecom dengan nilai total Rp114.986.400.000, padahal PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu, tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.

Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile 8 Telecom dengan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile 8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.

Pada 2009 PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10.748.156.345, yang seharusnya perusahaan tersebut tidak berhak atau tidak sah penerimaan kelebihan pembayaran pajak tersebut. (Edo/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*