Home / Tag Archives: Bawaslu

Tag Archives: Bawaslu

Proses Tahapan Seleksi Bawaslu Sumedang Alami Kejanggalan

Ming, 19 Agu 2018 13:20 WIB

PITUNEWS.COM | SUMEDANG – Sejumlah peserta memprotes keputusan tim seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, Jabar. Mereka menemukan banyak kejanggalan dari proses dan hasil penyaringan bakal calon yang sudah ditetapkan 3 eksisting (panwas lama) ditambah 2 yang baru. Para ...

Selengkapnya »

Kejar Peserta Pemilu, PKPI Cari Keadilan Tempuh Jalur PTUN

Sab, 17 Mar 2018 20:44 WIB

  Yogyakarta-Tidak menemukan rasa keadilan saat mengadu ke Bawaslu, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak putus asa dalam mencari keadilan. Partai yang diketuai mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono ini melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selengkapnya »

Panglima TNI:  TNI Siap Bantu Tugas Bawaslu RI

Sen, 19 Feb 2018 21:24 WIB

Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Asintel Panglima TNI, Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI menerima kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, S.H. beserta Staf, di ruang tamu Panglima TNI, Jl. Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).   ...

Selengkapnya »

DKPP: Perkara Turun, Pilkada Serentak 2015 Sukses

Sel, 03 Nov 2015 16:46 WIB

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqi meyakini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, akan menuai sukses. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah perkara yang diadukan terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak. Jimly, seperti ...

Selengkapnya »

Ini Tiga Opsi Bawaslu Untuk KPU Soal Calon Tunggal Pilkada

Kam, 01 Okt 2015 15:08 WIB

Jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan tiga opsi dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon tunggal di tiga kabupaten dalam Pilkada Serentak 2015. Ketua Bawaslu Nasrullah mengatakan ketiga opsi tersebut  yakni pilkada ditunda ke 2017, dibuka ...

Selengkapnya »

Kemdagri Minta KPUD Tak Gunakan Data Pemilih Dari Pemda

Sen, 14 Sep 2015 12:24 WIB

Jakarta-Kementerian Dalam Negeri berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tidak mengunakan data pemilih dari pemerintahan daerah (pemda) untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Kemendagri juga menghimbau kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi data pemilih oleh KPUD ...

Selengkapnya »

Bawaslu Bakal Periksa Lonjakan Pemilih Pilkada

Sen, 07 Sep 2015 13:11 WIB

Jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memeriksa lonjakan pemilih menjelang Pilkada Serentak 2015. Diperkirakan sejumlah daerah mengalami lonjakan jumlah pemilih antara 20 sampai 50 ribu jiwa. Memang ada penambahan yang tidak wajar sehingga kami akan mencari penyebabnya,  apakah murni karena ...

Selengkapnya »

Jelang Pilkada, Bawaslu Gandeng Komisi ASN Agar Jaga Netralitas PNS

Jum, 28 Agu 2015 18:47 WIB

Jakarta-Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat ...

Selengkapnya »

Pendaftaran Pilkada Diperpanjang 7 Hari, Dimulai Besok

Rab, 05 Agu 2015 19:10 WIB

Jakarta-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, dalam rapat koordinasi penyelenggara pemilu bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor mendapatkan 3 opsi untuk menyelamatkan Pilkada 9 Desember nanti. Namun kata dia, semua opsi adalah memberi rekomendasi kepada Komisi Pemilihan ...

Selengkapnya »

Jimly Tenggarai Audit BPK Ke KPU Untuk Menunda Pilkada Serentak

Rab, 24 Jun 2015 11:32 WIB

Jakarta-Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  tentang audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditemukan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup ‘material’ untuk mengganti istilah signifikan. Total seluruh temuan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan kurang lebih sebesar Rp 334 miliar ...

Selengkapnya »