Home / Indeks / Tahun Pilkada Jaksa Agung Rotasi Pejabat Eselon, Raja Jabat Kejati Jabar

Tahun Pilkada Jaksa Agung Rotasi Pejabat Eselon, Raja Jabat Kejati Jabar

Jumat 09 Mar 2018 , 15:57 WIB

Jakarta-Jaksa Agung HM. Prasetyo merotasi 26 pejabat eselon dua di lingkungan Kejaksaan jelang tahun Politik dalam Pilkada serentak 2018 ini. Mereka yang dilantik diantaranya adalah Raja Nafrizal sebagai Kejati Jawa Barat yang baru beberapa bulan duduk sebagai Direktur Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejaksaan Agung.

Selain itu Jaksa Agung juga melantik 3 pejabat eselon I sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam) diantaranya Abdul Munir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejati Kalimantan Selatan dipercaya menjadi Sesjamintel, Fadil Zumhana yang menjabat sebagai Kajati Kaltim menjadi Sesjampidsus, sedangkan Syafrudin dari Kejati Lampung ditunjuk sebagai Sesjam Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Sementara, dijajaran pejabat eselon II selain Raja, ditunjuk pula Manupak Pane dari Kajati Maluku menjadi Direktur Perdata pada Jamdatun. Sementara Ely Shahputra dilantik sebagai Kejati Kalimantan Timur, Sugeng Purnomo sebagai Kejati Papua, Firdaus Wilmar sebagai Kejati Gorontalo, dan Asri Agung Putra sebagai Kejati Kepulauan Riau.

Kemudian Mohamad Dofir ditunjuk sebagai Kejati Nusa Tenggara Barat, Ade E Adhyaksa sebagai Kejati Kalimantan Selatan, Susilo Yustinus sebagai Kejati Lampung dan Ida Bagus Nyoman Wismantanu sebagai Kejati Maluku Utara.

Prasetyo saat pelantikan menginstruksikan kepada jajarannya agar merepresentasikan dirinya sebagai penegak hukum yang melihat bahwa pelayanan prima penegakan hukum bagi masyarakat pencari keadilan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa bernegara guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan itu harus benar-benar diperhatikan dan diutamakan.

“Untuk itu perlu saya tegaskan kembali bahwa tanpa mengabaikan prinsip penegakkan hukum yang independen, obyektip, baik dan benar, keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat pusat maupun daerah hendaknya semakin dioptimalkan, agar dengan demikian penegakan hukum yang dijalankan tidak tertinggal tetapi tetap seirama dengan kebijakan negara dan pemerintah yang ada,” ucap Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Karenanya dia, berharap kepada pejabat yang dilantik dituntut untuk mampu menjalankan peran dan fungsi menjadi instrumen, fasilitator dan akselerator, sebagai pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan di semua tahapan, lini dan tingkatan.

“Meski kita tetap harus juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa disamping penegakan hukum dengan pendekatan pencegahan tersebut tidak menyurutkan langkah penindakan,” ungkap dia.

Dia berharap sebagai eksistensi, kinerja dan peran Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) yang sudah di bentuk jauh sebelumnya harus tetap terjaga dan dijaga eksistensi kinerjanya. (Edo)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*