Home / Indeks / Tak Capai Target 7 Juta Sertifikat, Jokowi Isyaratkan Akan Copot Menteri ATR/BPN

Tak Capai Target 7 Juta Sertifikat, Jokowi Isyaratkan Akan Copot Menteri ATR/BPN

Senin 12 Mar 2018 , 11:46 WIB

Oleh: H. Anhar Nasution

Jakarta-Sebuah ucapan yang menggembirakan dan membahagiakan rakyat tatkala seorang Presiden RI Joko Widodo berkata jika dirinya akan bertindak tegas kepada para pembantunya yang dianggap tidak ‘becus’ dalam menjalankan kewajibannya mengurusi kepentingan dan kebutuhan rakyat, sebagai keharusan bahkan kewajiban baginya sebagai pembantu presiden untuk menjalankan amanah rakyat tersebut.

Pasalnya jika tidak bisa memenuhi hal tersebut maka haram bagi dia ‘Surga’ tatkala seorang Anak Cucu Adam tidak mampu melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya, ditambah lagi amanah tersebut dibarengi dengan imbalan berupa harta dan tahta, maka wajiblah bagi nya untuk bisa menunaikan janji tersebut yang merupakan Perintah Allah Sang Maha Pencipta.

Setiap kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah kepada rakyat diberbagai pelosok negeri selalu saja kita mendengar kalimat diatas yang terucap dari sang Presiden.

Kita berharap ucapan itu keluar secara tulus dari hati sanubari Pak Jokowi atas dasar ketulusan dan keikhlasan. Rakyat sangat berharap penyerahan sertifikat yang katanya di tahun 2017 sudah mencapai Target 5 juta sertifikat dan akan di serahkan 7 juta sertifikat di tahun 2018, Insya Allah Aamiin.

Namun dibalik itu muncul pertanyaan bagi Saya khususnya lantaran begitu dahsyat nya prestasi yang di hasilkan oleh sebuah Lembaga Kementerian yang sepanjang sejarah Lahirnya lembaga yang awal nya LPNK yang secara sederhana sebelumnya hanya lembaga bersifat pencatat Administrasi Pertanahan kemudian berubah menjadi Kementerian dan dipaksa untuk menerbitkan sertifikat yang sangat spektakuler.

 

Alhamdulillah target berhasil tercapai katanya, Presiden Jokowi pun bangga atas pencapaiannya menurut laporan Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Menko Perekonomian, rakyat bahagia tentunya ini yang harus dan patut diteruskan dan ditingkatkan.

 

Namun dibalik itu semua Saya terutama, sangat prihatin mendengar berita banyak nya kasus-kasus penangkapan dan katanya tertangkap tangan yang terjadi kepada jajaran pejabat rendahan di beberapa Kantor Pertanahan di beberapa daerah.

 

Saya menjadi terusik dengan fenomena kejadian ini , disatu sisi prestasi yang di hasilkan begitu membanggakan dilain sisi terlihat seolah-olah ada kebobrokan moral disana ada apa dengan lembaga yang menjadi Tumpuan Rakyat untuk memperoleh hak-hak dasar nya.

 

Yang terahir kita dengar kasus OTT oleh Satgas Anti Korupsi atau apapun lah namanya terhadap pejabat rendah di Semarang yg merembet pada pejabat menengah. Apa betul hal itu merupakan OTT?

 

Setelah Saya dalami katanya hanya merupakan dana urunan sesama pejabat rendahan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan dana taktis operasionalnya yang akhir-akhir ini sangat dinamis dengan adanya Program PTSL dan perintah kerja-kerja oleh Sang Presiden.

Belum berapa lama berselang Sang Presiden menyerahkan puluhan ribu sertifikat tanah yang dipusatkan di Kota Semarang Jawa Tengah. Hiruk pikuk riuh rendah kegiatan terpusat di Semarang membuat Kantor Pertanahan Kota Semarang memaksakan diri harus bebenah memperbaiki kinerja baik kerjaan rutin maupun kerjaan tambahan bahkan ditambah lagi harus melayani kehadiran Sang Presiden yang diikuti dengan hadir nya Pejabat-Pejabat BPN Pusat bahkan beberapa Pejabat Pemerintah Pusat yang mengikuti Presiden.!

Menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kegiatan itu semua gratisan dan dari mana sumber dana yang mungkin saja tak terduga nya lebih banyak dari yang dianggarkan. Menjadi perhatian Kami kemudian karena ditangkap nya Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sdr Sriyono, pertanyaan muncul kenapa itu bisa terjadi kepada seorang pejabat tingkat bawah yang baru saja mendapat pujian atas prestasi nya itu?

Apakah hal ini juga terjadi dan bahkan bisa terjadi kepada Pejabat-Pejabat BPN ditingkat bawah lain nya diseluruh pelosok tanah air, jangan-jangan karena oknum penegak hukum yang berlabel Satgas Anti Korupsi sudah mencium jauh-jauh hari akan terjadi penyimpangan dan penggunaan anggaran baik anggaran resmi maupun anggaran tidak resmi pada setiap kantor wilayah atau kantor kota/kabupaten yang akan mendapat giliran penyerahan sertifikat tanah oleh presiden bisa dipastikan akan ada bagi-bagi uang yang cukup besar yang entah dari mana sumbernya. Maklumlah yang akan datang Sang Presiden ibarat kata pepatah dimana ‘Ada gula pasti akan ada semut’.

Jika hal ini benar adanya maka Saya sebagai penggiat dan pemerhati pertanahan sangat merasa prihatin dan kecewa, jangan sampai kebahagian dan kebanggaan Sang Presiden menari-nari diatas penderitaan orang lain khusus bagi petugas/pegawai rendahan Kementrian ATR/BPN ditingkat daerah.

Untuk itu patut dilakukan evaluasi dan kajian tentang Program PTSL ini jangan sampai disalah gunakan oleh orang-orang tertentu khususnya pejabat tinggi ditingkat Pusat, mengingat program Mulia yang digagas Presiden Joko Widodo ini dibiayai sangat besar oleh APBN yang itu berarti uang RAKYAT.

 

Penulis: Ketua umum LSM FAKTA

Anggota DPR RI Periode 2004 s/d 2009

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*