Home / Indeks / Untung Kumpulkan 100 Jaksa Ikuti Diklat Perkara Cyber

Untung Kumpulkan 100 Jaksa Ikuti Diklat Perkara Cyber

Wednesday 11 Apr 2018 , 21:05 WIB
 Jakarta-Setidaknya ada 100 jaksa yang terdiri dari Kepala seksi tindak pidana terorisme dan lintas negara seluruh Kejati di Indonesia dan para kepala seksi pidana umum (kasi pidum) seluruh Kejari di Indonesia, mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) penanganan perkara-perkara terorisme, cyber crime dan ilegal fishing.

Diklat tersebut berlangsung selama 14 hari di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

“Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani perkara-perkara teroris, cyber crime dan ilegal fishing,” ujar Kepala Badan Diklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Diklat tersebut diharapkan menambah pemahaman dan wawasan bagi para kepala seksi (Kasi) Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejaksaan Tinggi se Indonesia seiring meningkatnya kejahatan tersebut.

“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, penguasaan dan keahlian aparat kejaksaan dalam penanganan perkara terorisme, sehingga tersedia aparat kejaksaan yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam penanganan perkara terorisme,” papar Untung.

Untung juga menuturkan, cyber crime merupakan kejahatan dunia maya yang menggunakan sarana cyber atau transaksi elektronik yang semakin canggih modus operandinya. Kejahatan ini salah satu kejahatan transnasional atau lintas batas. Jenis kejahatan ini diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa dalam hal ini kepala seksi pidana umum (Kasi Pidum) diharuskan menguasai teknologi informatika, terutama berkaitan dengan dunia maya agar dapat menganalisis kasus terkait penanganan perkara cyber crime yang akhir-akhir meningkat jumlahnya,” jelas mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat tersebut.

Sedangkan pelaksanaan Diklat ilegal fishing diharapkan para peserta dapat memahami aturan dan kebijakan mengenai tindak pidana perikanan.

“Selain itu memahami aplikatif dalam penanganan perkara dimulai dari penyidikan tindak pidana perikanan, prapenuntutan, penuntutan sampai dengan pelaksaan eksekusi dan upaya hukumnya,” tandasnya. (Jul/Red)

loading...

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Bagian yang ditandai harus diisi *

*